Jumlah tersebut terdiri dari 27,7 juta siswa di bangku tingkat SD, 10 juta siswa tingkat SMP, dan 7 juta siswa setingkat SMA. Dari jumlah itu, sedikitnya ada sekitar 2,7 juta siswa tingkat SD dan 2 juta siswa setingkat SMP yang terancam putus sekolah.
Menurut Nono, biaya sekolah yang relatif mahal ditengarai menjadi penyebab utama tidak berdayanya para siswa miskin melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya. Kesulitan ini semakin berat dengan adanya keharusan membayar uang pangkal, membeli buku tulis, seragam sekolah, dan buku pelajaran. Hal-hal tersebut merupakan beberapa indikator pemicu biaya sekolah menjadi mahal.
"Siswa di SMP, hanya 23 persen yang mampu meneruskan ke tingkat SMA. Sisanya tidak bisa meneruskan, di antaranya ada yang terpaksa bekerja," ujar Nono ketika menjadi narasumber dalam lokakarya "Membedah Pembiayaan Pendidikan", Sabtu (23/7/2011) di Bandung.
Pada umum, menurut Nono, para siswa miskin berasal dari daerah rawan kemiskinan seperti daerah terpencil, pesisir pantai, perkampungan padat penduduk, serta sejumlah tempat di daerah aliran sungai. Untuk menekan angka tersebut, Nono mengaku sudah menganggarkan beasiswa Rp 2,1 triliun. Adapun di tingkat SMP dianggarkan dana Rp 3,9 triliun.
"Jumlah itu di luar anggaran dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang tahun ini mencapai Rp 16 triliun,” ujarnya.
Memengaruhi pendidikan tinggi
Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) Mustasfirin menyesalkan sulitnya menekan angka siswa putus sekolah. Semakin ironis karena secara umum tingginya angka putus sekolah di jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah berpengaruh pada jumlah siswa yang akan melanjutkan ke bangku perkuliahan. Ia menegaskan, pendidikan menengah menjadi sangat penting untuk menunjukkan tiga hal. Pertama, sebagai penunjang kebangkitan kelas menengah. Kedua, sebagai pondasi pendidikan. Ketiga, sebagai wujud realisasi pembangunan pendidikan itu sendiri.
"Jadi kita sulit bicara mengenai pendidikan tinggi yang bermutu kalau pendidikan menengah tidak diperhatikan," kata Mustasfirin.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dikti Kemdiknas Haris mengungkapkan, pihaknya selalu berharap mempunyai kualitas pendidikan tinggi sekelas Amerika. Namun, biaya pendidikan di Indonesia yang dinilainya masih sangat murah memengaruhi mutu dan daya saing Dikti. Selain itu, biaya yang murah juga menjadi kendala untuk maju.
"Jika pakai sentimental, saya juga ingin nangis dengan kondisi ini. Menggantung harapan menginjak bumi. Mencerdaskan bangsa itu cita-cita dan kita bergerak ke arah sana. Saya prihatin karena anak miskin sudah gugur di pendidikan menengah," tandasnya.
Sehari sebelumnya, Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengatakan, pendidikan yang bermutu harus ditunjang biaya yang sesuai. Pembiayaan pendidikan yang mahal, murah, ataupun gratis bukanlah sebuah masalah. Yang terpenting adalah tidak berimplikasi pada hak-hak dasar.
"Taruhlah wajib belajar 9 tahun, ada indikasi hak dasar. Oleh karena itu, kementerian dan pemerintah daerah harus lebih serius tangani hak-hak dasar. Pasalnya, jika biaya ini sampai di luar batas, hal itu akan berimplikasi dan mulai terkait dengan hak dasar itu sendiri," ujarnya.
