Ada 400 Kursi Beasiswa ke Australia Untuk Pegawai Negeri Kota Malang

MALANG, FisMat C++ Kabar gembira datang untuk Pegawai Negeri Kota Malang, Jawa Timur. Bagi yang tak memiliki biaya untuk melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi untuk S2 dan S3, pihak Developments Scholarship (ADS) Australia memberikan peluang beasiswa S2 dan S3 ke Australia.

Menurut Perwakilan Duta Besar Indonesia untuk Australia, Nunik kepada wartawan di Malang, Selasa (14/6/2011), Pemerintah Indonesia sudah bekerjasama dengan pemerintah Australia dalam hal beasiswa untuk S2 dan S3.

"Dalam kerjasama tersebut, diputuskan total beasiswa untuk S2 dan S3 seluruh Indonesia ada 400 orang. Sementara dari total itu, untuk Pegawai negeri Sipil (PNS) di Kota Malang, mendapat jatah sebanyak 226 orang," katanya.

Adapun sisa dari 226 orang itu katanya diambilkan dari kalangan umum, bukan PNS. "Silahkan siapa saja berhak untuk mengikutinya. Nanti akan diseleksi sesuai dengan ketentuan yang ada. Kalau lulus, akan diberangkatkan dan berhak mendapat beasiswa," terangnya.

Beasiswa tersebut, kata Nunik, diberikan untuk bidang-bidang studi yang menunjang tujuan peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) untuk Indoinesia. "Misalnya, tentang pertumbuhan ekonomi, tentang demokrasi, soal keamanan dan perdamaian," katanya.

Pendaftaran program beasiswa untuk mengikuti seleksi dibuka sejak 6 Juni lalu hingga 26 Agustus 2011. "Untuk persyaratan diantaranya, usia maksimal 42 tahun, IPK minimal 2,9, dan TOEFL minimal 500," ujarnya.

sumber: sini

Anis Baswedan: Permalukan Daerah Yang Mendukung Nyontek Masal

FisMat C++,JAKARTA--Rektor Universitas Paramadina Anis Baswedan meminta media untuk mempermalukan daerah yang anti terhadap upaya perbaikan pendidikan di dalam negeri. Hal itu menyikapi intimidasi kelompok masyarakat terhadap pengadu mencontek masal di SDN Gadel 2 Surabaya. 

"Mari media permalukan tempat itu, kan ini masalahnya bukan pada dinasnya kan. Tapi justru pada rakyat,"ujar Anis, di kantor Wapres, Selasa (14/6). 

Menurut Anis mereka bisa dilabeli pembela ketidakjujuran. Mereka adalah para pembela ketidakjujuran,  pembela koruptor .  "Berikan sorotan pada mereka-mereka yang memerangi kejujuran, soroti karena pasti malu,"jelasnya. 

Anis menilai banyak orang yang sudah tidak mempunyai rasa malu. "Banyak orang yang sudah tidak punya malu kan, tapi kalau rakyat banyak punya malu,"terangnya. 

Oleh karena itu, media memiliki peran ini. Dia berharap media membuat reportase tentang kebobrokan tempat itu.  "Bikin reportase khusus, jadikan cerita khusus, biarkan tempat itu malu, dan jadi perhatian,"ucapnya.

sumber: sini

Dinas Pendidikan Jabar Larang TK Untuk Belajar Calistung

FisMat C++, Bandung -Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melarang guru taman kanak-kanak (TK) mengajarkan pelajaran membaca, menulis, dan berhitung (calistung). "Dinas Pendidikan tidak menolerir anak TK belajar calistung. Kami sudah buat surat edarannya," kata Asep Rachmat dari Tim Pengembangan Kurikulum Dinas Pendidikan Jawa Barat, Senin, 13 Juni 2011.

Menurut Asep, sekolah dasar (SD) juga dilarang menerima siswa baru dengan syarat tes akademik. Tes itu berupa membaca, menulis, dan berhitung. "Kalau ada tes akademik masuk SD, perlu diberi sanksi keras," kata Asep menjawab pertanyaan guru TK di acara seminar Junior Scientist Award di Bandung, Senin, 13 Juni 2011.

Tes yang dibolehkan hanya potensi akademik atau psikotes. Tes itu berupa pengenalan bentuk benda atau warna oleh lulusan TK. Asep mengatakan, ada guru SD yang mau enak dengan menerima siswa baru yang sudah bisa membaca, menulis, dan berhitung.

Selain guru SD, orang tua juga banyak yang menuntut agar anaknya sudah bisa calistung di TK. Jika keinginan itu tidak dipenuhi, kata dia, TK bisa jadi kekurangan peminat. "Masalahnya, banyak pihak yang menuntut untuk belajar instan," ujar Asep.

Pengajar di Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Jawa Barat, Anna Musdalifah, mengatakan sebagian besar SD di Bandung hanya mau menerima lulusan TK yang sudah bisa calistung. Padahal pelajaran itu sebenarnya tidak ada dalam kurikulum TK. "Harusnya cuma bernyanyi, bermain, dan bercerita, dengan metode belajar yang menyenangkan untuk anak," kata Anna.

Cara itu menyesuaikan perkembangan otak anak. Di masa usia emas anak, ujar pengelola TK Mutiara Hati di Bandung itu, otak anak perlu rangsangan agar pertumbuhan otaknya maksimal. Dari beberapa contoh, dampak negatif anak yang dipaksakan belajar akan bermasalah saat duduk di bangku SD. "Anak jadi malas belajar terutama saat kelas 3 atau 4 karena merasa jenuh dan bosan," kata Anna.

ANWAR SISWADI


sumber: sini

M Nuh Resmikan Rumah Sakit Unair

FisMat C++, Surabaya - Setelah mulai didirikan sejak tahun 2007 lalu, Rumah Sakit Universitas Airlangga (Unair) mulai hari ini siap dioperasikan. Pengoperasian ini diresmikan oleh Menteri Pendidikan M. Nuh dan Menteri Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi selaku Ketua Majelis Wali Amanah Airlangga, siang tadi.

Direktur Rumah Sakit Unair Prof. dr .Dikman Angsar, SpOG. menuturkan bahwa pembangunan rumah sakit ini bukan untuk menyaingi Rumah Sakit Dr. Soetomo yang selama ini dijadikan tempat praktek mahasiswa Fakultas Kedokteran Unair. "Rumah Sakit Unair kita fokuskan sebagai rumah sakit pendidikan dan rujukan, ini bisa mengurangi penumpukan pasien di beberapa rumah sakit," kata Dikman.

Saat ini RS Unair dibangun secara bertahap. Tahun 2007 dibangun gedung senilai Rp 9 miliar, tahun 2008 senilai Rp 6 miliar, dan tahun 2009 senilai Rp 312 miliar, dengan rincian Rp 31 miliar untuk pembangunan fisik gedung dan sisanya untuk membeli peralatan medis. Sementara itu, tahun lalu juga dilakukan perluasan bangunan dengan biaya Rp 130 miliar.

RS Unair dibangun di sisi gedung Rektorat Unair di kawasan Mulyorejo di lahan seluas 60 ribu meter persegi dengan total bangunan 40 ribu meter persegi dan memiliki delapan lantai.

Meskipun belum sepenuhnya rampung, rumah sakit ini sudah mulai beroperasi dan dilengkapi dengan 64 tempat tidur dan 110 tenaga medis, mulai dari perawat, dokter, hingga guru besar. "Para dokter senior di RSUD Dr. Soetomo juga membantu," imbuh dia.

Untuk menyelesaikan total pembangunan, rumah sakit ini masih memerlukan anggaran sekitar Rp 120 miliar lagi. "Mudah-mudahan dananya bisa cair (dari APBN) tahun ini," kata dia.

Meskipun belum rampung sepenuhnya, dari delapan lantai, setidaknya empat lantai saat ini sudah bisa dioperasikan dengan berbagai peralatan modern, seperti lima alat bedah jantung serta enam alat radiologi.

Menteri Pendidikan Muhammad Nuh meminta RS Unair agar bisa menjadipioneer rumah sakit pendidikan untuk pengembangan riset kedokteran. "Rumah sakit ini harus pegang dua kartu, satu pendidikan, satunya kesehatan," katanya.

Nuh sendiri berjanji akan memperjuangkan kebutuhan dana sebesar Rp 120 Miliar yang dibutuhkan RS Unair.

Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi selaku Ketua Majelis Wali Amanah Unair meminta rumah sakit ini juga harus mengedepankan pengabdian kepada masyarakat. "Rumah sakit ini jangan melupakan pengabdian kepada masyarakat," kata Sudi.


sumber: sini

Pendidikan Multikultural Hilang Dalam Mata Pelajaran PKn

FisMat C++, Jakarta -Buku Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) SMA kelas X, IX, dan XI di berbagai sekolah di Jakarta, tidak satu pun yang menyebut istilah multikultural dalam uraian materinya. Kesimpulan ini diambil dari hasil penelitian Institute for Education Reform (IER) Universitas Paramadina terhadap 21 buku PKn dari 9 penerbit.

Retno Listyarti, peneliti IER, mengungkapkan bahwa kondisi ini jadi masalah karena dari hasil survey, sebagian besar guru tak bisa lepas dari buku teks.


Tak disebutnya secara eksplisit istilah multikultural dalam buku teks PKn dinilai berimplikasi pada praktek pembelajaran guru di kelas yang tidak juga membahas multikulturalisme kepada siswa.

"Kondisi ini diindikasi sebagai salah satu penyebab mengapa radikalisme menguat di kalangan generasi muda," kata Retno, Selasa, 14 Juni 2011 saat menjadi narasumber dalam Seminar Hasil Penelitian Buku Teks PKn SMA dan Refleksi Praktek Pembelajaran Multikultural.

Retno menilai, wajar buku-buku teks PKn tak memasukkan istilah multikultural. Sebabnya, dari hasil penelusurannya, istilah multikultural memang tak ada dalam Standar Kurikulum dan Kompetensi Dasar (SKKD) PKn. Istilah tersebut justru ditemukan dalam  buku Sosiologi. Peraturan di Indonesia yang memayungi pelaksanaan pendidikan multikultural dalam pendidikan formal juga sangat minim.

Istilah pendidikan formal ditemukan dalam Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2009-2014). "Namun, sayangnya arah kebijakan pendidikan ini justru tidak diuraikan secara nyata dalam berbagai peraturan terkait kebijakan pendidikan di Indonesia," tutur Retno.

Meski demikian, menurut Retno, ada banyak pintu masuk bagi pengajaran multikulturalime dalam berbagai materi pembahasan mata pelajaran PKn. Pintu masuk ini seharusnya bisa dimanfaatkan pengajar.

Di kelas X SMA, nilai multikultural bisa masuk dalam pembahasan Harkat Martabat Manusia, Isu Gender, dan persamaan kedudukan warga negara. Sementara di kelas XI, nilai multikultural bisa dibahas saat menganalisis budaya demokrasi di Indonesia serta sistem hukum dan peradilan internasional. Sedangkan di kelas XII, multikultural bisa dibahas dalam materi tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka dan globalisasi.


sumber: sini

Lukman Hakim Minta Dispen Kota Surabaya Lakukan Ujian Ulang Murid SDN Gadel 2 Surabaya

FisMat C++, Jakarta - Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin, meminta agar Kementerian Pendidikan membatalkan ujian nasional di SD Negeri Gadel II Surabaya. Selanjutnya, Kementerian diminta untuk mengadakan ujian ulang. "Ini sungguh tragedi yang amat mengusik kita," kata Lukman, Selasa, 14 Juni 2011.

Selain itu, Lukman juga meminta agar Pemerintah Jawa Timur menindak tegas aparatnya yang menghukum warganya yang mencoba berkata jujur. "Kalau dibiarkan, ini malah akan mengancam nilai kejujuran yang ada di masyarakat," kata politikus PPP ini. 

Praktek menyontek di SD Gadel Surabaya ini dilakukan seluruh siswa. Praktek ini terbongkar berkat laporan wali murid bernama Siami. Ia tidak terima anak lelakinya, Al, dipaksa oleh wali kelas berinisial Fat memperlihatkan lembar jawaban ujian nasionalnya kepada teman-teman sekelas. 

"Anak saya selalu saya ajari untuk jujur, tapi di sekolah malah diajari oleh gurunya untuk tidak jujur," kata Siami.

Siami semula tidak tahu anaknya diperlakukan demikian sebab Al tidak berani menceritakan masalah tersebut kepada orang tuanya. "Saya menyayangkan cara-cara wali kelas itu," kata Siami.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, tiga bulan sebelum UASBN, Al didoktrin untuk mau memberi contekan dengan dalih membantu teman-temannya serta membalas budi baik guru.

Wali kelas khawatir angka ketidaklulusan di sekolahnya tinggi karena dari hasil try out diketahui bahwa 25 persen dari 60 siswa dinyatakan tidak lulus. "Al siswa terpandai di kelasnya," kata Siami.

Siami telah berupaya memprotes masalah itu ke pihak sekolah, termasuk pada Fat dan kepala sekolah Sukatnam. Namun, jawaban yang ia terima berbelit-belit. Bahkan, nomor telepon genggam Fat yang semula diberikan pada Siami ternyata tidak bisa dihubungi.

Ny. Rum, tetangga Siami, mengatakan sejak diadakan pertemuan antara Siami dengan perwakilan warga di Balai Rukun Warga, Kamis, 9 Juni 2011, lalu, Siami sudah tidak kembali ke rumahnya. Pertemuan yang lebih mirip “pengadilan” terhadap Siami itu dihadiri oleh pejabat Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan Kecamatan Tandes dan polisi.

Upaya kejujuran yang diungkap Siami ini rupanya diprotes ibu-ibu di lingkungan dia tinggal. Beberapa saat setelah Siami menyuarakan kebohongan itu, ratusan massa, yang kebanyakan ibu-ibu, berteriak-teriak mengusir Siami ke luar dari kampung.  Ibu dua anak itu dianggap mencoreng nama baik SD Negeri Gadel II, terutama guru-guru dan siswa kelas VI.

PSB: Daya Tampung Sekolah di Jakarta Capai 226.267

FisMat C++, JAKARTA - Mulai dibukanya Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) untuk semua tingkatan sekolah di Jakarta tentu saja diiringi dengan daya tampung sekolah-sekolah di Jakarta. Daya tampung bagi pserta didik baru untuk tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK mencapai 222.267 siswa.

Kadis Pendidikan DKI, Taufik Yudi, mengatakan sebanyak 90 persen kursi diberikan untuk peserta didik yang lulus ujian nasional, sedangkan lima persen diberikan untuk peserta didik yang berasal dari luar Jakarta dan lima persen sisanya diperuntukkan siswa memiliki prestasi khusus. 

"Pendaftaran PPDB tahun ajaran 2011/2012 dilakukan secara online dan tidak dipungut biaya apa pun. Proses pendaftaran hingga penerimaan siswa semuanya sudah dibiayai APBD DKI 2011, sehingga pendaftaran siswa di semua tingkatan jenjang pendidikan tidak dipungut biaya apa pun alias gratis," ujar Taufik, Kamis (9/6/2011) di gedung Balai Kota.

Untuk rincian daya tampung siswa sebanyak 222.267 siswa adalah untuk TK Negeri sebesar 330 siswa, SDN sebanyak 122.500 siswa, SMPN sebanyak 54.386 siswa, SMAN sebanyak 29.317 siswa dan SMKN sebanyak 15.714 siswa.

Taufik kembali menambahkan, pada formulir pendaftaran siswa tertulis gratis. Sehingga dirinya menghimbau orang tua murid jangan pernah dan jangan mau mengeluarkan biaya apa pun saat pendaftaran. Bila menemukan hal tersebut diharapkan segera laporkan ke Dinas Pendidikan DKI.



sumber: sini

SMAN 4 Pontianak Raih Penghargaan Adiwiyata

FisMat C++, PONTIANAK - Kini giliran Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Pontianak yang meraih penghargaan tertinggi di bidang lingkungan untuk kategori sekolah peduli dan berbudaya lingkungan.

"Kami bangga dan senang akhirnya setelah 3 tahun berturut-turut mengikutinya dan jadi finalis, akhirnya tahun ini dari kota Pontianak, sekolah kami yang dapat Adiwiyata," ungkap Kepala SMAN 4, Fatmawati pada wartawan, Sabtu (11/6/2011).

Sebelumnya penghargaan Adiwiyata untuk sekolah di Pontianak diraih SDN 20 dan SDN 36 Pontianak, yang memang konsen terhadap lingkungan sekolah dan pendidikan lingkungan bagi para siswanya.

"Alhamdulillah, kota Pontianak tetap ada menerima Adiwiyata. Kemarin tanggal 7 Juni, saya langsung menerima dari Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan Nasional," tambahnya.

Penyeleksian Adiwiyata ini sangat ketat mulai ditingkat kota hingga provinsi. Di provinsi sendiri ada 10 sekolah. "Dari 67 sekolah se-Indonesia, 4 diantaranya Kalbar yang menerima yakni SMAN 4 Pontianak, SMAN 2 Sambas, SMPN 3 Ketapang serta SDN 5 Sintang. Sebelum dapat penghargaan tim dari lingkungan pusat sudah memverifikasi untuk melhat kebenarannya dari portofolio sekolah kami. Dan syukur, kita bisa dapat," urai Fatmawati kembali.

Pihaknya juga mengucapkan terimakasih atas semua dukungan. Baik dari pemerintah kota, BLH kota dan provinsi, dinas pendidikan kota, Bank Kalbar, PT Pupuk Kaltim, orangtua siswa serta siswa itu sendiri.


sumber: sini

Kemendiknas Akan Larang MOS dan Pungutan Biaya di Sekolah

BANTEN, FisMat C++ Kementerian Pendidikan Nasional akan segera mengeluarkan peraturan menteri yang mengatur mengenai masa orientasi siswa (MOS) dan pungutan biaya di sekolah.

"Peraturan pemerintah (permen) tersebut akan mengatur tentang MOS, juga penarikan iuran dan sebagainya. Pada intinya dalam MOS atau OSPEK mohon dilakukan dengan tata cara yang tidak menimbulkan kekerasan", kata Sekretaris Jenderal Kemdiknas, Dodi Nandika, Sabtu (11/6/2011) di Serang, Banten.

Dodi menjelaskan, permen tersebut akan diberlakukan mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga ke jenjang perguruan tinggi. Mengenai pungutan, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 31 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), pendidikan dasar dan menengah pada hakikatnya harus tanpa biaya sehingga segala macam praktik pungutan dan dengan alasan apa pun tidak diperbolehkan sama sekali.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas telah ditetapkan, setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Dalam Pasal 34 Ayat 2 disebutkan, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin keterselenggaraan wajib belajar, minimal pada jenjang pendidikan dasar, tanpa memungut biaya.

Dalam Ayat 3 disebutkan, wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi adanya praktik pengumpulan dana dari masyarakat saat pendaftaran sekolah itu, Mendiknas akan mengirimkan surat edaran ke setiap daerah.

"Surat edaran tersebut sedang kami buat dan akan segera dikirim ke setiap daerah karena musim pendaftaran siswa baru sudah mulai," ujar Dodi.

Larangan itu nantinya diutamakan terhadap alasan untuk membeli seragam atau alasan yang tidak jelas. Namun jika memang keperluan membeli itu mendesak, maka bisa saja pengadaan seragam dikoordinasi oleh sekolah. Namun, hal itu harus dilakukan dengan transparan, seperti adanya referensi harga yang sesuai di pasaran untuk diberikan kepada orangtua murid.

sumber: sini

Ketika Musim Daftar Sekolah Tiba

FisMat C++ MENJELANG penerimaan siswa atau peserta didik baru tahun ajaran 2011-2012, benih-benih nepotisme dan kolusi mencuat.


Jalur khusus penerimaan peserta didik baru (PPDB) berlabel jalur mandiri, mengundang diskriminasi pendidikan. Jalur ini memberi jatah anak pejabat, bebas hambatan persyaratan yang berlaku umum.

Dinas Pendidikan Nasional memberi jatah bangku di sekolah-sekolah negeri favorit. Proporsi jatah bangku antardaerah cenderung berbeda, termasuk kuota PPDB asal-usul daerah calon peserta didik.

Di Kota Pontianak misalnya, tahun ini Disdik tetap memberlakukan kuota lima persen untuk perserta luar kota. Penetapan kuota ini bisa ditolerir, karena pengelolaan sekolah negeri menjadi tanggungjawab dan berpijak keuangan Pemda masing-masing.

Yang bermasalah, pelegalan siswa titipan pejabat, seperti di Kota Kediri, Jawa Timur. Putra-putri pejabat diberi kuota 10 persen dari daya tampung sekolah favorit. Kebijakan PPDB ala Orba ini, jelas melanggar UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan sama mengenyam pendidikan. Anak petani, nelayan, pengusaha, politikus, pejabat Muspida sampai presiden, sama kedudukannya. Tak boleh ada diskriminasi, prioritas maupun privilege. 

Tak ada hak khusus kekebalan yang diberikan negara untuk kelompok terbatas, baik atas kelahiran maupun bersyarat. Mendiknas M Nuh tak boleh hanya menilai jalur Mandiri sebagai kebijakan memalukan. 

Tidak juga cukup mengimbau daerah-daerah agar tak memberlakukan kebijakan diskriminatif dalam PPDB yang dimulai 4 Juli mendatang. Kemendiknas wajib menindak Disdik yang memberlakukan kebijakan diskriminatif, karena melawan UU. 

Fungsi monitoring dan pengawasan ketat selama PPDB wajib dilaksanakan. Jika tidak, potensi distorsi kebijakan relatif terbuka. Tahun ini, PPDB hanya menggunakan dasar nilai ujian nasional (NUN) murni. Sistemnya beda dengan tahun lalu yang menggunakan NUN plus tes. 

                                                                                                                          Benteng Terakhir
Pertimbangannya, syarat NUN dan tes rawan kolusi dan penyelundupan siswa titipan. Motifnya, uang dan sumbangan gedung. Fenomena kapitalisasi, komersialisasi dan privatisasi yang mengancam dunia pendidikan. 

Kesempatan sama bagi anak-anak bangsa menimbah ilmu berkualitas menjadi terbatas. Kebijakan Kemendiknas mengakomodir siswa berprestasi dari keluarga miskin, berpotensi melenceng dari good will penyediaan mutu pendidikan yang adil.

Indikasinya, kini sekolah-sekolah favorit berdalih sulit mendapat calon siswa miskin. Di tingkat perguruan tinggi negeri (PTN) juga "mengeluhkan" kelangkaan calon mahasiswa miskin yang berprestasi.

Padahal, sesuai amanat PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, semua PTN wajib menampung 20 persen mahasiswa miskin yang mempunyai kompetensi akademik memadai.

Kran jalur khusus sebagai simbol komersialisasi dan diskriminasi pendidikan coba dibuka, baik di sekolah dasar, menengah dan atas maupun PTN. Risikonya, sekolah-sekolah berkualitas sarat anak-anak orang kaya dan anak pejabat, bukan anak warga miskin yang cerdas. 

Kita wajib mencegah penodaan keadilan pendidikan ini. Sektor pendidikan wajib kita selamatkan bersama. Jangan sampai dimensi pendidikan mengalami dekadensi, sebagaimana yang mengguncang sektor hukum dan politik di negeri kita.

Pendidikan harus kokoh sebagai benteng terakhir karut-marutnya negeri kita saat ini. Mari cegah diskriminasi dan komersialisasi PPDB di Bumi Khatulistiwa. Para kepala daerah sebagai tampuk tertinggi kekuasaan di daerah, wajib mengamalkan pendidikan adil dan murah bagi semua warga.

Transparansi PPDB, baik terkait syarat NUN, daya tampung dan biaya, jadi paramater ada-tidaknya diskriminasi dan komersialisasi pendidikan. Edukasi berkualitas siswa dan mahasiswa miskin yang cerdas, sejatinya "pintu" mengentas ketertinggalan dan kemiskinan Kalbar. 

Prinsipnya, makin banyak sumber daya manusia berkompetensi tinggi, kesuraman hidup warga Kalbar berangsur terkurangi. Ragam masalah sosial pun tereduksi seiring membaiknya mutu warga Kalbar yang terukur melalui indeks pembangunan manusia. Semoga!