Biaya Masuk SMA RSBI di Tasikmalaya Capai 5 Juta

REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA - Biaya masuk SMA Negeri 1 favorit berstatus Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, pada penerimaan murid tahun ajaran 2011-2012 mencapai Rp 5 juta. "Kalau biaya masuk sekolah RSBI itu diberi kewenangan pemerintah dalam penerimaan siswa baru berdasarkan kesepakatan orang tua murid," kata Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, SMA Negeri 1 Kota Tasikmalaya, Dadi Bahtiar, kepada wartawan, Selasa (7/6).

Menurutnya biaya masuk di SMA Negeri 1 Kota Tasikmalaya relatif murah dibandingkan sekolah lain berstatus RSBI yang dinilai lebih mahal. Biaya tersebut, dijelaskan Dadi sesuai dengan fasilitas dalam menunjang status RSBI sehingga para siswa lebih meningkatkan kualitas kreativitas dan akademisnya.

Namun biaya masuk sekolah yang dbebani kepada orang tua calon siswa SMA Negeri 1, kata Dadi, tidak semuanya diratakan harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 5 juta, melainkan pariatif dari mulai Rp 4,5 juta hingga Rp 5 juta. "Kami juga tetap konsisten dalam menerima siswa, siswa yang tidak memenuhi kriteria dari nilai, tidak bisa kami terima, meskipun orang tua siswa itu mampu ekonominya," katanya.

Terkait siswa berprestasi yang ingin melanjutkan sekolahnya ke SMA Negeri 1 Tasikmalaya, tetapi terkendala biaya, kata Dadi, pihaknya dapat menerima tanpa ada beban biaya masuk sekolah. Asalkan siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu itu, kata Dadi, memenuhi kriteria rata-rata nilai setiap mata pelajaran saat di SMP bernilai 75.

"Kita sekarang menerima enam orang siswa kurang mampu, dari 324 siswa yang lolos seleksi, siswa tidak mampu kita terima karena memenuhi kriteria dalam penerimaan," katanya.

Siswa berprestasi tapi tidak mampu dalam ekonomi itu, kata Dadi, dibantu biayanya oleh pemerintah dan pihak sekolah hasil dari pengumpulan dana orang tua siswa baru lainnya yang mampu. "Kami dalam menerima siswa baru berharap yang berprestasi, meskipun siswa itu tidak mampu, kita bantu, karena kita ada bantuan Wali Kota dan bantuan lainnya," katanya.

Menanggapi beban biaya masuk SMA favorit di Kota Tasikmalaya mencapai Rp 5 juta, Ketua Forum Peduli Pendidikan Tasikmalaya, Cucu Rasman menilai relatif murah. Menurutnya beban biaya tersebut merupakan langkah dalam menunjang jalanmya kegiatan belajar mengajar yang maksimal dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendidikan.

"Tapi tetap siswa yang tidak mampu dalam ekonomi tapi berprestasi harus dapat melanjutkan sekolahnya yang lebih baik, karena sekolah tidak membedakan siswa yang kaya atau miskin," katanya.

Redaktur: Djibril Muhammad

Sumber: Antara

sumber: sini

Sekolah RSBI Akan Fasilitasi Anak Kurang Mampu

FisMat C++, SEMARANG - Kalangan sekolah berlabel rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) di Kota Semarang, Jawa Tengah, berkomitmen untuk memfasilitasi siswa miskin dalam Penerimaan Peserta Didik (PPD) 2011. Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Semarang, Bambang Nianto, di Semarang, Senin (9/5), mengatakan pihaknya pasti akan memfasilitasi calon peserta didik yang mendaftar, tidak melihat latar belakang ekonominya.

"Meskipun (siswa, red.) miskin, kami tetap fasilitasi. Asalkan, siswa tersebut memiliki kemampuan akademik yang baik dan berhasil lolos dalam tahapan seleksi PPD, tidak ada masalah," katanya.

Ia menjelaskan pada penyelenggaraan PPD Kota Semarang 2011, sekolah RSBI memang diwajibkan menampung siswa miskin minimal 20 persen dari kuota siswa baru yang dimilikinya. "Itu (kewajiban memfasilitasi siswa miskin, red.) sudah diatur dalam peraturan wali kota terkait PPD Kota Semarang 2011. Namun, tidak semata-mata miskin, melainkan tetap memiliki kemampuan akademik baik," katanya.

Meski tidak diatur dalam regulasi PPD Kota Semarang, kata Bambang, pihaknya sudah melakukan langkah itu dalam PPD tahun-tahun sebelumnya dan jumlah siswa miskin di SMA Negeri 1 Semarang tahun lalu sekitar 15 persen. Ditanya kuota siswa baru tahun ini, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kota Semarang itu menyebutkan 436 siswa yang terbagi dalam 13 kelas reguler dan satu kelas akselerasi.

Untuk SMA Negeri 2 Semarang, Bambang yang juga menjabat Pelaksana tugas (Plt) Kepala SMA Negeri 2 Semarang itu menjelaskan kemungkinan jumlah siswa miskin yang mendaftar akan melebihi 20 persen. "Banyak tidaknya peserta didik dari keluarga miskin yang mendaftar dipengaruhi juga masyarakat sekitar sekolah. Untuk SMA Negeri 2 Semarang banyak masyarakat sekitar dari ekonomi menengah ke bawah," katanya.

Jumlah siswa miskin di SMA Negeri 2 Semarang yang diterima dalam PPD tahun lalu juga lebih 20 persen dari kuota keseluruhan 416 siswa yang dibagi 13 kelas reguler, kata dia, dan tahun ini kecenderungannya mungkin sama. "Data calon peserta didik miskin ini sudah ada dalam sistem PPD Kota Semarang, tidak mungkin dimanipulasi. Saat mendaftar dan memasukkan data pendaftar, akan langsung mendeteksi jika dari keluarga miskin," kata Bambang.

Hal senada juga diungkapkan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Semarang, Sutomo yang menyebutkan jumlah siswa miskin di sekolah itu tahun lalu sekitar delapan persen. "Kuota siswa baru 200 siswa yang dibagi dalam tujuh kelas reguler dan satu kelas akselerasi. Kami tidak mempermasalahkan banyak atau sedikitnya calon peserta didik miskin yang mendaftar," kata Sutomo.

Redaktur: Djibril Muhammad

Sumber: Antara

sumber: sini

Kemendiknas Tanggapi Keluhan Masyarakat Tentang Standar RSBI

FisMat C++, JAKARTA - Desakan masyarakat agar Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dievaluasi akhirnya mendapatkan tanggapan nyata dari pemerintah. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemdiknas menyatakan dalam dua bulan akan dilakukan perubahan standar RSBI.

"Sudah tahap final. Dalam satu-dua bulan selesai," ujar Kepala Balitbang, Mansyur Ramly, Jumat (3/6).

Ramly menyatakan perubahan tersebut yang pertama menyangkut substansi, yaitu peraturan perundang-undangan, istilah-istilah konsep, dan sebagainya. "Contoh perubahan istilah di antaranya mengenai apa itu RSBI. Di Peraturan Pemerintah nomor 17 sudah disebutkan merupakan sekolah dengan standar pendidikan negara maju," katanya.

Yang kedua, lanjut dia, adalah mengenai kewajibannya. "Kami akan pertajam imperasinya. Misalnya di dalam aturannya pemerintah menjamin terselenggaranya pendidikan dasar tanpa dipungut biaya. Hal itu mengikat," kata Mansyur.

Ia mengakui jika biaya sekolah semakin lama semakin mahal. Meskipun demikian tidak ada alasan bagi para RSBI untuk menaikkan biaya untuk para siswa. "SD dan SMP yang termasuk golongan RSBI tidak boleh memungut biaya apapun dari siswa. Jika ada tambahan biaya maka hal itu harus dibebankan kepada pemda setempat," ujar Mansyur.

Mansyur menyebutkan bahwa RSBI meliputi beberapa aspek. Pertama rekrutmen siswa harus didasarkan pada kemampuan akademik siswa. "RSBI harus bisa menunjukkan bahwa mutunya dari sisi akademik lebih baik dari yang biasa," katanya.

Yang kedua adalah aspek finansial, dimana RSBI harus seminimal mungkin mengadakan pungutan. "Sekolah harus membuat anggaran belanja dulu. Maksimal mereka hanya bisa memungut maksimal sekitar 20 persen dari persentase belanja sekolah. Namun itu baru konsep," ujar Mansyur.

Ketiga, adalah tata pengelolaan yang transparan. "Seandainya terdapat pungutan maka hal tersebut harus dibuka untuk apa. Pungutan tersebut hanya boleh diperuntukkan untuk proses belajar-mengajar," ujar Mansyur.

Redaktur: Djibril Muhammad

Reporter: Fernan Rahadi

sumber: sini

Mendiknas: Uang Pembinaan Dikucurkan Bulan September

FisMat C++, JAKARTA - Mendiknas, Mohammad Nuh, menyatakan pemerintah akan mengucurkan uang pembinaan untuk sekolah-sekolah dengan tingkat kelulusan rendah pada September nanti. Nuh mengungkapkan, uang yang merupakan bentuk intervensi pemerintah tersebut tidak cuma diprioritaskan pada sekolah-sekolah dengan tingkat kelulusan nol persen.

"Karena kami baru saja melakukan evaluasi terkait hal itu, uang tersebut belum akan keluar Juli ini, namun mungkin baru September nanti," ujar Nuh usai membuka acara pelatihan Biaya Operasional Sekolah (BOS) 2011 di kantor Kemdiknas, Senin (7/6).

Menurut Nuh, sekolah yang mendapatkan prioritas tidak hanya sekolah-sekolah yang tingkat kelulusannya rendah atau sekolah-sekolah yang memiliki tingkat nol persen. Namun juga melihat jumlah penduduk miskin di daerah setempat, pendapatan per kapita mereka, serta besaran APBD yang diterima daerah tersebut.

Mengenai besarannya, kata Nuh, tak berubah yakni sebesar Rp 1 Milyar per kabupaten/kota. Nuh menyebutkan, pada 2010 lalu ada sebanyak 100 kabupaten/kota yang diberikan intervensi kebijakan serupa, karena prestasi Ujian Nasional (UN)-nya tidak bagus atau masuk dalam kategori nilai terendah.

Sebelumnya, dalam pengumuman tingkat kelulusan sekolah sesuai nilai akhir siswa SMP/MTs  2010/2011, Mendiknas memaparkan terdapat sebanyak 12 sekolah yang memiliki tingkat kelulusan nol persen, yakni masing-masing satu sekolah yang terdapat di Tujo Una Una, Tambrauw, Halmahera Timur, Ketapang, Bojonegoro, Sumenep, Kebumen, Kendal, serta tiga sekolah Temanggung.

Redaktur: Djibril Muhammad

Reporter: Fernan Rahadi

sumber: sini

Belanda Tawarkan Kolaborasi Pendidikan Dengan Indonesia

BALI, FisMat C++ Pemahaman dan kesiapan Indonesia mewujudkan internasionalisasi di bidang pendidikan tinggi perlu diwujudkan dengan kolaborasi yang signifikan dengan negara-negara di dunia sebagai partner. Meningkatnya pergerakan komunitas internasional di seluruh dunia seiring globalisasi perlu dipahami secepatnya.

Demikian diungkapkan Direktur Nuffic Neso Indonesia Marrik Bellen saat membuka seminar dan workshop "Internationalisation on Higher Education: Challenges and Opportunities for Indonesian-Dutch Academic Collaboration" di Bali, Selasa (7/6/2011).

Seminar yang dilaksanakan atas kerjasama Nuffic Neso Indonesia dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan Nasional (Dikti Kemdiknas) ini diselenggarakan selama dua hari hingga Rabu (8/6/2011).

Marrik mengatakan, seminar ini menjadi satu titik utama yang membuka kesempatan berbagi informasi antara Pemerintah Belanda dan Indonesia mengenai konsep internasionalisasi pendidikan tinggi. Menurutnya, perlu dibangun dan diperkuat sebuah forum yang berkesinambungan untuk saling memahami dan berbagi tentang manfaat dari kerjasama pendidikan tinggi antara kedua negara.

"Saya pikir ini adalah sesi berbagi tentang informasi yang akan membantu kita semua, institusi pendidikan tinggi, untuk membuka celah kerjasama studi khususnya di Belanda dan apa saja mengenai informasi dan manfaat dari kolaborasi ini," ujar Marrik.

Adapun seminar ini diikuti 30 pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia, di antaranya Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS), Universitas Padjajaran (Unpad), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI Bandung), Unika Soegijapranata, Universitas Tarumanegara (Untar) dan lain-lainnya.

Hadir sebagai pembicara di hari pertama seminar adalah Drs Tom Loran (Course Director-Applied Earth Sciences Senior Project Officer di University of Twente), Belanda; Prof Ahmad Jazidie (Direktur Kelembagaan Dikti Kemdiknas); Prof Safri Nugraha (Guru Besar Fakultas Hukum UI), dan lain-lainnya.

Marrik berharap, Nuffic Neso Indonesia dapat mendampingi perguruan-perguruan tinggi Indonesia dalam mempersiapkan pergerakan para akademisi dari dan ke Belanda. Menurut data Nuffic Neso, sampai saat ini ada lebih dari 1.500 program studi internasional di Belanda.

sumber: sini

Tiap Tahun Kemkominfo Sediakan 190 Beasiswa

MAKASSAR, FisMat C++ Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) setiap tahun menyediakan sedikitnya 150 beasiswa untukchief information officer, dan 40 beasiswa pascasarjana khusus program ilmu komunikasi.

"Program untuk master teknologi informasi dan ilmu komunikasi ini disediakan setiap tahun untuk pengembangan SDM di lingkup Kemkominfo," kata Kepala Badan Litbang dan SDM Kemkominfo Aizirman Djusan, Senin (6/6/2011) di Makassar.

Pada pembukaan Bimbingan Teknis Budaya Dokumentasi dan Sertifikasi Aparat Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan di Makassar itu, ia mengatakan bahwa peningkatan kapasitas SDM pengelola informasi dilakukan dengan dua cara, yakni secara formal melalui jalur pendidikan, dan informal melalui pelatihan atau bimbingan teknis.

Khusus mengenai pemberian beasiswa S-2 untuk 40 orang, dia mengatakan bahwa 20 orang akan mendapat kesempatan belajar di Universitas Indonesia di Jakarta, dan 20 orang lainnya belajar di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Berkaitan dengan hal itu, dia mengatakan bahwa jajaran Kemkominfo di daerah dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meningkatkan kapasitasnya. Informasi beasiswa program 2011 dapat diakses pada layanan situs www.depkominfo.go.id atau www.dikti.go.id.

sumber: sini

Nyontek Masal di UN SD

SURABAYA, FisMat C++ Kasus contek massal saat ujian nasional (UN) 2011, tingkat Sekolah Dasar (SD), yang terjadi di SDN Gadel 2, Tandes, Surabaya diduga dilakukan secara sistematis.

"Kami merekomendasikan UN di SDN 2 Gadel tidak perlu diulang agar tidak merugikan murid dan orangtua, tapi kepsek, wali kelas dan guru F perlu mendapatkan sanksi administratif," kata anggota Tim Independen Pemkot Surabaya Prof Daniel M Rosyid di Surabaya, Minggu (5/6/2011).

Menurut dia, AL, siswa pintar di SDN itu yang mengerjakan jawaban soal untuk didistribusikan kepada rekan-rekannya, terpaksa memberikan contekan kepada teman-temannya, karena "perintah" dari oknum guru, bahkan sekolah itu sempat mengadakan "gladi resik" contek massal itu.

"Kami juga menemukan praktik bullying (menghardik) terhadap AL, karena itu kami merekomendasikan keluarga AL dilindungi oleh pihak kepolisian dari intimidasi. Ancaman tersebut berasal dari guru senior dalam hal ini, wali kelas dan sesama temannya," katanya.

Dalam pengakuannya, AL dipaksa memberikan contekan. "Guru saya, Pak F, yang menyuruh saya memberi contekan. Sebelum UN justru dia mengatakan kapan lagi saya bisa membalas budi para guru. Kata Pak F, apa tidak kasihan kalau teman saya tidak lulus," kata Daniel menirukan AL.

"Laporan kecurangan dari keluarga AL kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Surabaya sudah menjadi kewajibannya. Laporan kecurangan ini harusnya direspons secepatnya. Kejujuran dari masyarakat harus dijaga dan jangan sampai ada kesan kalau jujur yang ajur (hancur)," katanya.

Sementara itu, anggota tim independen lainnya, Kresnayana Yahya, mengatakan, ada problem komunikasi dalam kasus mencontek massal tersebut.

"UN yang seharusnya menjadi tolak ukur, justru menciptakan tekanan kepada siswa, sehingga siswa cenderung merasa ketakutan untuk menolak jika diminta oleh guru," katanya.

Namun, Kepala Disdik Surabaya Sahudi belum dapat dikonfirmasi, sedangkan pihak kepolisian mengaku belum ada tindakan penjagaan khusus kepada AL dan keluarganya, karena polisi menilai kasus itu sebaiknya diselesaikan secara internal, bukan pidana.

Untuk menyukseskan praktik mencontek itu, wali kelas AL sempat melakukan tiga kali simulasi, sehingga masing-masing siswa sudah tahu perannya masing-masing dengan Al sebagai pemasok bahan contekan, lalu ada yang menggandakan jawaban contekan dan ada yang mengedarkannya ke kelas lain.

sumber: sini

UKP4 Melaporkan Kemendiknas Lambat Serap Anggaran

FisMat C++ Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) melaporkan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) merupakan institusi negara yang paling lamban menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2010.

Dari total anggaran sebesar Rp200 triliun, kementerian ini menyisakan anggaran tidak terserap hingga Rp16 triliun.  "Kami belum mengetahui masalah ini tapi kami kaji mendalam," kata Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto disela Citi Economic Political Outlook 2011, di Ballroom Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Maret 2011.

Menurut Kuntoro, penyerapan anggaran Kemendiknas ini sangat disayangkan karena masih ada lembaga negara nonkementerian yang bisa menyerap anggaran diatas 95 persen. Salah satu institusi negara itu adalah Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mampu menyerap anggaran hingga 98 persen karena mengimpelemntasikan program Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh. "Nyombong dikit boleh dong," kata Kuntoro yang merupakan mantan Ketua BRR.

Kendati masih ada kementerian yang lamban dalam penyerapan anggaran, UKP4 secara umum memuji penyerapan anggaran yang rata-rata sudah diatas 90 persen. "Ini bagus, nanti tinggal kita maksimalkan," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan juga mendorong sepuluh instansi pemerintah untuk menggenjot penyerapan belanja modal dalam APBN tahun 2011. Kemenkeu bahkan sampai harus memanggil 10 Kementerian dan lembaga  yang tahun ini menjadi pengguna anggaran terbesar negara.

Kesepuluh Kementerian yang dianggap masih lamban menyalurkan anggaran selama awal tahun itu antara lain Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertahanan, Kementerian Agama, Kementerian Perumahan Rakyat, dan Kementerian Pertanian

Data Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu menunjukan pagu belanja modal APBN 2011 sebesar  Rp135,8 triliun. Dari alokasi dana tersebut, sebanyak 10 Kementerian dan Lembaga tercatat memiliki pagu belanja modalnya hingga Rp113,5 triliun. Sayangnya, hingga akhir Februari, Kemenkeu mencatat baru sekitar 5 persen dari anggaran ke-10 instansi pemerintah itu yang sudah terserap.

Seperti diketahui, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan penyerapan anggaran selama 2010 diperkirakan mencapai 93,6 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyerapan ini mencapai rekor tertinggi dalam empat tahun terakhir.

Menurut dia, rata-rata penyerapan anggaran dalam empat tahun sebesar 90,4 persen. Penyerapan anggaran tertinggi sebelumnya sebesar 91,6 persen yang terjadi pada 2009, dan bisa terpecahkan tahun ini.

sumber: sini

FITRA: Anggaran Pendidikan Tinggi Rp28 Triliun

FisMat C++ Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) kembali merilis anggaran pendidikan pemerintah. Untuk tahun ini, FITRA menemukan adanya perbedaan yang signifikan alokasi anggaran untuk perguruan tinggi dan pendidikan dasar.

Menurut Kordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, kebijakan anggaran Kementerian Pendidikan Nasional untuk tahun 2011 ternyata lebih mengutamakan pendidikan tinggi daripada pendidikan dasar, menengah atau pendidikan anak usia dini, non formal, dan informal.

Uchok memaparkan, pada tahun anggaran 2011 ini, anggaran kepada satuan kerja Ditjen pendidikan tinggi sebesar Rp28 triliun. Sedangkan, untuk Ditjen pendidikan dasar hanya dialokasikan sebesar Rp12 triliun; Ditjen pendidikan menengah dialokasikan sebesar Rp5 triliun, dan Ditjen pendidikan anak usia dini, non formal, dan informal dialokasikan sebesar Rp2,9 trilun.

"Alokasi anggaran untuk ditjen pendidikan tinggi sebesar Rp28 triliun menodai rasa keadilan bagi pendidikan dasar dan menengah," kata Uchok dalam keterangan persnya yang diterima VIVAnews.com. Senin, 6 Juni 2011.

Dia menambahkan, jumlah perguruan tinggi di indonesia masih sangat sedikit untuk setiap provinsi. Apalagi, menurutnya, jumlah mahasiswa seluruh indonesia hanya sebanyak 4,8 juta orang.  Tetapi, pemerintah melalui APBN 2011 telah mengalokasi anggaran sebesar Rp28 triliun.

"Sedangkan untuk pendidikan dasar dan menengah, dimana jumlah siswa lebih banyak dibandingkan dengan mahasiswa," ujarrnya.

Menurut data FITRA, jumlah siswa SD berjumlah 27.384.329 orang; jumlah siswa SMP sebanyak 8.980.429 orang; jumlah siswa SMA sebanyak 3.857,245 orang. Dan jumlah siswa SMK sebanyak 3.094.051 orang. Kalau dijumlah siswa antara SD, SMP, SMA, dan SMK, maka jumlah seluruhnya siswa sebanyak 43.316.054 siswa.

"Dengan demikian, dari kebijakan anggaran seperti ini, berarti pemerintah telah mentelantarkan pendidikan dasar dan menengah, dan memanjakan perguruan tinggi," tegas Uchok.

Karena itu, FITRA mendesak Komisi X DPR, harus berani untuk memprioritas kebijakan anggaran yang berpihak kepada pendidikan dasar, dan menengah bukan pendidikan tinggi.  "Dan ini artinya, alokasi anggaran untuk perguruan tinggi harus diturunkan, dan alokasi anggaran untuk pendidikan  dasar dan menengah harus dinaikan pada tahun anggaran 2012 ini," harapnya.

Salah Paham

Namun, Kepala Pusat Informasi Kemendiknas, Ibnu Hamad membantah data yang dirilis oleh FITRA. Dia menegaskan, sebenarnya anggaran untuk pendidikan dasar tidak berkurang. Hanya saja, anggaran dari pemerintah pusat langsung dialokasikan ke pemerintah daerah.

"Cara membacanya FITRA salah, dana untuk pendidikan dasar sebenarnya tetap besar. Karena sekarang pengelolaan anggaran tidak hanya di Kemendiknas," jelas Ibnu.

Sedangkan untuk anggaran perguruan tinggi, juga sebenarnya tidak besar. Sebab, dalam anggaran itu juga untuk program-program lain bagi mahasiswa yang tidak mampu. "Seperti ada program Bidik Misi, itu bagi mahasiswa yang kurang mampu, anggarannya sebesar Rp500 per bulan. Nah, program itu sudah berjalan sejak tahun lalu (2010)," terangnya.

Untuk itu, agar masyarakat tidak salah paham, sebenarnya anggaran untuk pendidikan dasar tidak menurun. "Sekali lagi, sebetulnya tidak rendah. Karena anggaran untuk pendidikan dasar langsung diberikan ke pemerintah daerah," tegasnya.

sumber: sini

Indonesia Dianggap Lakukan Lompatan di Anggaran Pendidikan

FisMat C++, NUSA DUA - Forum Menteri Pendidikan Asia Tenggara dan Asia Timur berkumpul bersama di Bala untuk membahas berbagai isu penting bidang pendidikan. Pertemuan yang dihadiri delegasi dari sembilan negara antara lain Cina, Kamboja, Laos, Malaysia, Mongolia, Republik Korea, Thailand, Vietnam dan Indonesia sebegai tuan rumah itu dimaksudkan untuk membahas persoalan pendidikan di kawasan Asia sekaligus mencarikan solusinya.

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh yang ditemui usai membuka Ministerial Forum and Conference on System Assessment and Benchmarking for Education Result (SABER) di Bali International Conference Center, Westin Hotel, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Minggu (5/6), menyatakan bahwa isu pokok di antara negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Timur adalah saling berbagi pengalaman tentang cara melakukan penilaian sistem pembelajaran dan kinerja pendidikan. 

Menurutnya, keputusan Indonesia mengalokasikan sekurang-kurangnya 20 persen dana APBN untuk dunia pendidikan sebagaimana amanat konstitusi merupakan keputusan tepat. "Keputusan untuk melaksanakan anggaran 20 persen untuk pendidikan dan diterjemahkan dalam bentuk BOS (Bantuan Operasional Sekolah)  dinilai sangat-sangat berani dan sangat tepat," katanya.

Lebih lanjut Nuh mengatakan, kebijakan mengalokasikan 20 persen anggaran negara untuk pendidikan telah berhasil meningkatkan angka partisipasi sekolah. Selain itu, katanya, jurang pemisah antara masyarakat kaya dan miskin pun juga semakin sempit. 

"Angka partisipasi kasar (APK) naik drastis. Itu contoh hasil assessment. Bisa diterapakan oleh negara lain dan kita pun juga bisa mengambil (contoh) dari orang lain," katanya.

Sementara Managing Director Bank Dunia Mahmoud Mohieldin mengatakan, Indonesia telah membuat lompatan besar dalam penencapaian pendidikan untuk semua atau education for all (EFA). Secara statistika, kata dia, hal ini bisa dilihat dari hasil penilaian melalui Programme for International Student Assessment (PISA).

Program tersebut merupakan cara untuk mengukur kemampuan siswa pada mata pelajaran Membaca, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). "Pendidikan memiliki peran penting untuk pengembangan berkelanjutan. Tidak hanya ekonomi, tetapi juga sosial. Tantangannya adalah mempromosikan peningkatan kualitas pendidikan untuk semua," kata Mahmoud.

Kegiatan yang diselenggarakan hasil kerjasama Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), Bank Dunia dan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pendidikan, Sains, Kebudayaan, dan Komunikasi (UNESCO) itu dihadiri oleh 150 pakar pendidikan dari berbagai negara di antaranya Australia, Cina, Jepang, Kolombia, Korea, dan Polandia.

Forum tersebut juga membahas kebijakan informasi pendidikan, penilaian, guru, otonomi pendidikan dan akuntabilitas, teknologi informasi dan komunikasi, dan sistem pendidikan tinggi, yang berkembang di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Kegiatan akan dilanjutkan dengan konferensi pada 6-8 Juni 2011 di tempat yang sama. (Cha/jpnn)


sumber: sini