FisMat C++, JAKARTA - Mulai dibukanya Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) untuk semua tingkatan sekolah di Jakarta tentu saja diiringi dengan daya tampung sekolah-sekolah di Jakarta. Daya tampung bagi pserta didik baru untuk tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK mencapai 222.267 siswa.
Kadis Pendidikan DKI, Taufik Yudi, mengatakan sebanyak 90 persen kursi diberikan untuk peserta didik yang lulus ujian nasional, sedangkan lima persen diberikan untuk peserta didik yang berasal dari luar Jakarta dan lima persen sisanya diperuntukkan siswa memiliki prestasi khusus.
"Pendaftaran PPDB tahun ajaran 2011/2012 dilakukan secara online dan tidak dipungut biaya apa pun. Proses pendaftaran hingga penerimaan siswa semuanya sudah dibiayai APBD DKI 2011, sehingga pendaftaran siswa di semua tingkatan jenjang pendidikan tidak dipungut biaya apa pun alias gratis," ujar Taufik, Kamis (9/6/2011) di gedung Balai Kota.
Untuk rincian daya tampung siswa sebanyak 222.267 siswa adalah untuk TK Negeri sebesar 330 siswa, SDN sebanyak 122.500 siswa, SMPN sebanyak 54.386 siswa, SMAN sebanyak 29.317 siswa dan SMKN sebanyak 15.714 siswa.
Taufik kembali menambahkan, pada formulir pendaftaran siswa tertulis gratis. Sehingga dirinya menghimbau orang tua murid jangan pernah dan jangan mau mengeluarkan biaya apa pun saat pendaftaran. Bila menemukan hal tersebut diharapkan segera laporkan ke Dinas Pendidikan DKI.
sumber: sini
Minggu, 12 Juni 2011
SMAN 4 Pontianak Raih Penghargaan Adiwiyata
FisMat C++, PONTIANAK - Kini giliran Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Pontianak yang meraih penghargaan tertinggi di bidang lingkungan untuk kategori sekolah peduli dan berbudaya lingkungan.
"Kami bangga dan senang akhirnya setelah 3 tahun berturut-turut mengikutinya dan jadi finalis, akhirnya tahun ini dari kota Pontianak, sekolah kami yang dapat Adiwiyata," ungkap Kepala SMAN 4, Fatmawati pada wartawan, Sabtu (11/6/2011).
Sebelumnya penghargaan Adiwiyata untuk sekolah di Pontianak diraih SDN 20 dan SDN 36 Pontianak, yang memang konsen terhadap lingkungan sekolah dan pendidikan lingkungan bagi para siswanya.
"Alhamdulillah, kota Pontianak tetap ada menerima Adiwiyata. Kemarin tanggal 7 Juni, saya langsung menerima dari Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan Nasional," tambahnya.
Penyeleksian Adiwiyata ini sangat ketat mulai ditingkat kota hingga provinsi. Di provinsi sendiri ada 10 sekolah. "Dari 67 sekolah se-Indonesia, 4 diantaranya Kalbar yang menerima yakni SMAN 4 Pontianak, SMAN 2 Sambas, SMPN 3 Ketapang serta SDN 5 Sintang. Sebelum dapat penghargaan tim dari lingkungan pusat sudah memverifikasi untuk melhat kebenarannya dari portofolio sekolah kami. Dan syukur, kita bisa dapat," urai Fatmawati kembali.
Pihaknya juga mengucapkan terimakasih atas semua dukungan. Baik dari pemerintah kota, BLH kota dan provinsi, dinas pendidikan kota, Bank Kalbar, PT Pupuk Kaltim, orangtua siswa serta siswa itu sendiri.
sumber: sini
"Kami bangga dan senang akhirnya setelah 3 tahun berturut-turut mengikutinya dan jadi finalis, akhirnya tahun ini dari kota Pontianak, sekolah kami yang dapat Adiwiyata," ungkap Kepala SMAN 4, Fatmawati pada wartawan, Sabtu (11/6/2011).
Sebelumnya penghargaan Adiwiyata untuk sekolah di Pontianak diraih SDN 20 dan SDN 36 Pontianak, yang memang konsen terhadap lingkungan sekolah dan pendidikan lingkungan bagi para siswanya.
"Alhamdulillah, kota Pontianak tetap ada menerima Adiwiyata. Kemarin tanggal 7 Juni, saya langsung menerima dari Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan Nasional," tambahnya.
Penyeleksian Adiwiyata ini sangat ketat mulai ditingkat kota hingga provinsi. Di provinsi sendiri ada 10 sekolah. "Dari 67 sekolah se-Indonesia, 4 diantaranya Kalbar yang menerima yakni SMAN 4 Pontianak, SMAN 2 Sambas, SMPN 3 Ketapang serta SDN 5 Sintang. Sebelum dapat penghargaan tim dari lingkungan pusat sudah memverifikasi untuk melhat kebenarannya dari portofolio sekolah kami. Dan syukur, kita bisa dapat," urai Fatmawati kembali.
Pihaknya juga mengucapkan terimakasih atas semua dukungan. Baik dari pemerintah kota, BLH kota dan provinsi, dinas pendidikan kota, Bank Kalbar, PT Pupuk Kaltim, orangtua siswa serta siswa itu sendiri.
sumber: sini
Kemendiknas Akan Larang MOS dan Pungutan Biaya di Sekolah
BANTEN, FisMat C++ Kementerian Pendidikan Nasional akan segera mengeluarkan peraturan menteri yang mengatur mengenai masa orientasi siswa (MOS) dan pungutan biaya di sekolah.
"Peraturan pemerintah (permen) tersebut akan mengatur tentang MOS, juga penarikan iuran dan sebagainya. Pada intinya dalam MOS atau OSPEK mohon dilakukan dengan tata cara yang tidak menimbulkan kekerasan", kata Sekretaris Jenderal Kemdiknas, Dodi Nandika, Sabtu (11/6/2011) di Serang, Banten.
Dodi menjelaskan, permen tersebut akan diberlakukan mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga ke jenjang perguruan tinggi. Mengenai pungutan, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 31 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), pendidikan dasar dan menengah pada hakikatnya harus tanpa biaya sehingga segala macam praktik pungutan dan dengan alasan apa pun tidak diperbolehkan sama sekali.
Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas telah ditetapkan, setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Dalam Pasal 34 Ayat 2 disebutkan, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin keterselenggaraan wajib belajar, minimal pada jenjang pendidikan dasar, tanpa memungut biaya.
Dalam Ayat 3 disebutkan, wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi adanya praktik pengumpulan dana dari masyarakat saat pendaftaran sekolah itu, Mendiknas akan mengirimkan surat edaran ke setiap daerah.
"Surat edaran tersebut sedang kami buat dan akan segera dikirim ke setiap daerah karena musim pendaftaran siswa baru sudah mulai," ujar Dodi.
Larangan itu nantinya diutamakan terhadap alasan untuk membeli seragam atau alasan yang tidak jelas. Namun jika memang keperluan membeli itu mendesak, maka bisa saja pengadaan seragam dikoordinasi oleh sekolah. Namun, hal itu harus dilakukan dengan transparan, seperti adanya referensi harga yang sesuai di pasaran untuk diberikan kepada orangtua murid.
sumber: sini
Ketika Musim Daftar Sekolah Tiba
FisMat C++ MENJELANG penerimaan siswa atau peserta didik baru tahun ajaran 2011-2012, benih-benih nepotisme dan kolusi mencuat.
Jalur khusus penerimaan peserta didik baru (PPDB) berlabel jalur mandiri, mengundang diskriminasi pendidikan. Jalur ini memberi jatah anak pejabat, bebas hambatan persyaratan yang berlaku umum.
Dinas Pendidikan Nasional memberi jatah bangku di sekolah-sekolah negeri favorit. Proporsi jatah bangku antardaerah cenderung berbeda, termasuk kuota PPDB asal-usul daerah calon peserta didik.
Di Kota Pontianak misalnya, tahun ini Disdik tetap memberlakukan kuota lima persen untuk perserta luar kota. Penetapan kuota ini bisa ditolerir, karena pengelolaan sekolah negeri menjadi tanggungjawab dan berpijak keuangan Pemda masing-masing.
Yang bermasalah, pelegalan siswa titipan pejabat, seperti di Kota Kediri, Jawa Timur. Putra-putri pejabat diberi kuota 10 persen dari daya tampung sekolah favorit. Kebijakan PPDB ala Orba ini, jelas melanggar UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan sama mengenyam pendidikan. Anak petani, nelayan, pengusaha, politikus, pejabat Muspida sampai presiden, sama kedudukannya. Tak boleh ada diskriminasi, prioritas maupun privilege.
Tak ada hak khusus kekebalan yang diberikan negara untuk kelompok terbatas, baik atas kelahiran maupun bersyarat. Mendiknas M Nuh tak boleh hanya menilai jalur Mandiri sebagai kebijakan memalukan.
Tidak juga cukup mengimbau daerah-daerah agar tak memberlakukan kebijakan diskriminatif dalam PPDB yang dimulai 4 Juli mendatang. Kemendiknas wajib menindak Disdik yang memberlakukan kebijakan diskriminatif, karena melawan UU.
Fungsi monitoring dan pengawasan ketat selama PPDB wajib dilaksanakan. Jika tidak, potensi distorsi kebijakan relatif terbuka. Tahun ini, PPDB hanya menggunakan dasar nilai ujian nasional (NUN) murni. Sistemnya beda dengan tahun lalu yang menggunakan NUN plus tes.
Benteng Terakhir
Pertimbangannya, syarat NUN dan tes rawan kolusi dan penyelundupan siswa titipan. Motifnya, uang dan sumbangan gedung. Fenomena kapitalisasi, komersialisasi dan privatisasi yang mengancam dunia pendidikan.
Kesempatan sama bagi anak-anak bangsa menimbah ilmu berkualitas menjadi terbatas. Kebijakan Kemendiknas mengakomodir siswa berprestasi dari keluarga miskin, berpotensi melenceng dari good will penyediaan mutu pendidikan yang adil.
Indikasinya, kini sekolah-sekolah favorit berdalih sulit mendapat calon siswa miskin. Di tingkat perguruan tinggi negeri (PTN) juga "mengeluhkan" kelangkaan calon mahasiswa miskin yang berprestasi.
Padahal, sesuai amanat PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, semua PTN wajib menampung 20 persen mahasiswa miskin yang mempunyai kompetensi akademik memadai.
Kran jalur khusus sebagai simbol komersialisasi dan diskriminasi pendidikan coba dibuka, baik di sekolah dasar, menengah dan atas maupun PTN. Risikonya, sekolah-sekolah berkualitas sarat anak-anak orang kaya dan anak pejabat, bukan anak warga miskin yang cerdas.
Kita wajib mencegah penodaan keadilan pendidikan ini. Sektor pendidikan wajib kita selamatkan bersama. Jangan sampai dimensi pendidikan mengalami dekadensi, sebagaimana yang mengguncang sektor hukum dan politik di negeri kita.
Pendidikan harus kokoh sebagai benteng terakhir karut-marutnya negeri kita saat ini. Mari cegah diskriminasi dan komersialisasi PPDB di Bumi Khatulistiwa. Para kepala daerah sebagai tampuk tertinggi kekuasaan di daerah, wajib mengamalkan pendidikan adil dan murah bagi semua warga.
Transparansi PPDB, baik terkait syarat NUN, daya tampung dan biaya, jadi paramater ada-tidaknya diskriminasi dan komersialisasi pendidikan. Edukasi berkualitas siswa dan mahasiswa miskin yang cerdas, sejatinya "pintu" mengentas ketertinggalan dan kemiskinan Kalbar.
Prinsipnya, makin banyak sumber daya manusia berkompetensi tinggi, kesuraman hidup warga Kalbar berangsur terkurangi. Ragam masalah sosial pun tereduksi seiring membaiknya mutu warga Kalbar yang terukur melalui indeks pembangunan manusia. Semoga!
Jalur khusus penerimaan peserta didik baru (PPDB) berlabel jalur mandiri, mengundang diskriminasi pendidikan. Jalur ini memberi jatah anak pejabat, bebas hambatan persyaratan yang berlaku umum.
Dinas Pendidikan Nasional memberi jatah bangku di sekolah-sekolah negeri favorit. Proporsi jatah bangku antardaerah cenderung berbeda, termasuk kuota PPDB asal-usul daerah calon peserta didik.
Di Kota Pontianak misalnya, tahun ini Disdik tetap memberlakukan kuota lima persen untuk perserta luar kota. Penetapan kuota ini bisa ditolerir, karena pengelolaan sekolah negeri menjadi tanggungjawab dan berpijak keuangan Pemda masing-masing.
Yang bermasalah, pelegalan siswa titipan pejabat, seperti di Kota Kediri, Jawa Timur. Putra-putri pejabat diberi kuota 10 persen dari daya tampung sekolah favorit. Kebijakan PPDB ala Orba ini, jelas melanggar UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan sama mengenyam pendidikan. Anak petani, nelayan, pengusaha, politikus, pejabat Muspida sampai presiden, sama kedudukannya. Tak boleh ada diskriminasi, prioritas maupun privilege.
Tak ada hak khusus kekebalan yang diberikan negara untuk kelompok terbatas, baik atas kelahiran maupun bersyarat. Mendiknas M Nuh tak boleh hanya menilai jalur Mandiri sebagai kebijakan memalukan.
Tidak juga cukup mengimbau daerah-daerah agar tak memberlakukan kebijakan diskriminatif dalam PPDB yang dimulai 4 Juli mendatang. Kemendiknas wajib menindak Disdik yang memberlakukan kebijakan diskriminatif, karena melawan UU.
Fungsi monitoring dan pengawasan ketat selama PPDB wajib dilaksanakan. Jika tidak, potensi distorsi kebijakan relatif terbuka. Tahun ini, PPDB hanya menggunakan dasar nilai ujian nasional (NUN) murni. Sistemnya beda dengan tahun lalu yang menggunakan NUN plus tes.
Benteng Terakhir
Pertimbangannya, syarat NUN dan tes rawan kolusi dan penyelundupan siswa titipan. Motifnya, uang dan sumbangan gedung. Fenomena kapitalisasi, komersialisasi dan privatisasi yang mengancam dunia pendidikan.
Kesempatan sama bagi anak-anak bangsa menimbah ilmu berkualitas menjadi terbatas. Kebijakan Kemendiknas mengakomodir siswa berprestasi dari keluarga miskin, berpotensi melenceng dari good will penyediaan mutu pendidikan yang adil.
Indikasinya, kini sekolah-sekolah favorit berdalih sulit mendapat calon siswa miskin. Di tingkat perguruan tinggi negeri (PTN) juga "mengeluhkan" kelangkaan calon mahasiswa miskin yang berprestasi.
Padahal, sesuai amanat PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, semua PTN wajib menampung 20 persen mahasiswa miskin yang mempunyai kompetensi akademik memadai.
Kran jalur khusus sebagai simbol komersialisasi dan diskriminasi pendidikan coba dibuka, baik di sekolah dasar, menengah dan atas maupun PTN. Risikonya, sekolah-sekolah berkualitas sarat anak-anak orang kaya dan anak pejabat, bukan anak warga miskin yang cerdas.
Kita wajib mencegah penodaan keadilan pendidikan ini. Sektor pendidikan wajib kita selamatkan bersama. Jangan sampai dimensi pendidikan mengalami dekadensi, sebagaimana yang mengguncang sektor hukum dan politik di negeri kita.
Pendidikan harus kokoh sebagai benteng terakhir karut-marutnya negeri kita saat ini. Mari cegah diskriminasi dan komersialisasi PPDB di Bumi Khatulistiwa. Para kepala daerah sebagai tampuk tertinggi kekuasaan di daerah, wajib mengamalkan pendidikan adil dan murah bagi semua warga.
Transparansi PPDB, baik terkait syarat NUN, daya tampung dan biaya, jadi paramater ada-tidaknya diskriminasi dan komersialisasi pendidikan. Edukasi berkualitas siswa dan mahasiswa miskin yang cerdas, sejatinya "pintu" mengentas ketertinggalan dan kemiskinan Kalbar.
Prinsipnya, makin banyak sumber daya manusia berkompetensi tinggi, kesuraman hidup warga Kalbar berangsur terkurangi. Ragam masalah sosial pun tereduksi seiring membaiknya mutu warga Kalbar yang terukur melalui indeks pembangunan manusia. Semoga!
PSB Online Mulai Digelar 20 Juni 2011
FisMat C++, BANJARMASIN - Penerimaan siswa baru online, dipastikan digelar mulai 20 Juni nanti. Sebanyak 11 SMAN, 3 SMKN, dan 32 SMPN, bakal mengelar sesuai jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online dan Bakat Prestasi Tahun Pelajaran 2011/2012.
Untuk SMA dan SMK, pendaftaran bakal dibuka pada 20 hingga 22 Juni. Sedangkan SMP, dibuka pada 24 sampai 27 Juni.
Sementara untuk bakat prestasi, lulusan sebelum tahun 2010/2011, atau calon peserta didik yang berada di luar provinsi tempat pendaftaran dipisahkan.
Untuk SMP di SMPN 7, SMA di SMAN 2, dan SMK di SMKN 2, dengan jadwal pendaftaran yang sama, yakni 20 sampai 22 Juni untuk SMA dan SMK, 24 sampai 27 Juni untuk SMP. Semua PPDB, dilakukan pukul 08.00 wita sampai pukul 12.00 wita.
sumber: sini
Untuk SMA dan SMK, pendaftaran bakal dibuka pada 20 hingga 22 Juni. Sedangkan SMP, dibuka pada 24 sampai 27 Juni.
Sementara untuk bakat prestasi, lulusan sebelum tahun 2010/2011, atau calon peserta didik yang berada di luar provinsi tempat pendaftaran dipisahkan.
Untuk SMP di SMPN 7, SMA di SMAN 2, dan SMK di SMKN 2, dengan jadwal pendaftaran yang sama, yakni 20 sampai 22 Juni untuk SMA dan SMK, 24 sampai 27 Juni untuk SMP. Semua PPDB, dilakukan pukul 08.00 wita sampai pukul 12.00 wita.
sumber: sini
PPDB Dimulai Dari Tanggal 7 Juni - 9 Juli 2011
JAKARTA, FisMat C++ Sejak 7 Juni-9 Juli 2011, pendaftaran peserta didik baru (PPDB) di seluruh tingkatan sekolah DKI Jakarta, mulai dari taman kanak-kanak (TK), sekolah menengah pertama negeri (SMPN), sekolah menengah atas negeri (SMAN), dan sekolah menengah kejuruan negeri (SMKN) sudah dimulai. Total daya tampung peserta didik baru di keempat tingkatan pendidikan tersebut mencapai 222.267 orang.
"Seluruh proses PPDB SD negeri, mulai dari pendaftaran sampai dengan pengumuman, dapat diakses oleh masyarakat melalui websitehttp://sd.ppdbdki.org, untuk SMPN, SMAN, dan SMKN bisa diakses melalui http://jakarta.siap-ppdb.com," kata Kepala Dinas Pendidikan DKI, Taufik Yudi Mulyanto, di Jakarta, Jumat (10/6/2011).
Berdasarkan data Dinas Pendidikan DKI, total daya tampung peserta didik baru tahun ajaran 2011/2012 mencapai 222.267 siswa. Dengan rincian daya tampung siswa untuk TK negeri 330 siswa, SDN 122.500 siswa, SMPN 54.386 siswa, SMAN 29.317 siswa, dan SMKN 15.714 siswa. Semua pendaftaran PPDB tahun ajaran 2011/2012 dilakukan secara real time online dan tidak dipungut biaya apa pun.
Berikut ini jadwal PPDB online, untuk SDN dimulai 7 Juni hingga 25 Juni, proses PPDB online SMPN dimulai 23 Juni hingga 7 Juli 2011, sedangkan SMAN dan SMKN dimulai 26 Juni hingga 9 Juli 2011.
"Saya tegaskan, pendaftar siswa baru gratis. Di formulir pendaftaran juga ada tertulis gratis. Saya imbau orangtua murid jangan pernah ada dan jangan mau mengeluarkan biaya apa pun saat pendaftaran. Kalau hal itu terjadi, harap segera laporkan ke Dinas Pendidikan DKI," ujar Taufik.
Sedangkan, bagi siswa yang asal sekolahnya berada di luar Provinsi DKI tetap mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya di Jakarta. Pemprov DKI tetap memberikan kuota 10 persen bagi siswa dari luar daerah untuk bersekolah di Jakarta.
sumber: sini
Dinas Pendidikan DKI Jakarta Tidak Ada Pungutan Pada PPDB
JAKARTA (FisMat C++) – Dinas Pendidikan DKI Jakarta menjamin tidak ada pungutan biaya apapun pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Ini berlaku untuk sekolah negeri mulai tingkat SD hingga SMA.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto, mengatakan sesuai dengan yang tercantum pada formulir pendaftaran, bahwa pendaftaran gratis. “Karenanya orang tua jangan pernah atau mau mengeluarkan uang sepeserpun untuk biaya pendaftaran sekolah bagi anaknya,” tegas Taufik di Balaikota, Kamis (9/6).
Bahkan ia menegaskan, bagi orangtua siswa untuk melaporkan jika terjadi permintaan bayaran dari pihak sekolah saat proses pendaftaran. Sama dengan tahun sebelumnya, Taufik menjelaskan seluruhnya akan dilakukan secara real time on line atau PPDB on line.
Taufik menjabarkan, jadwal PPDB online untuk kelas reguler, sekolah inklusi, sekolah standar nasional (SSN) dan kelas Internasional dimulai 7 Juni 2011. Rinciannya, untuk SD Negeri akan dibuka sejak 7-25 Juni 2011, SMP Negeri dibuka sejak 23 Juni-7 Juli 2011, dan SMA/SMK Negeri 26 Juni-9 Juli 2011.
Seluruh proses penerimaan SD, kata dia, mulai dari pendaftaran sampai dengan pengumuman dapat diakses oleh masyarakat melalui website http://sd.ppdbdki.org. Sedangkan, tingkatk SMP, dan SMA/SMK bisa diakses melalui http://jakarta.siap-ppdb.com.
Sementara itu, untuk tahun ajaran ini daya tampung siswa baru di Jakarta mencapai 200 ribu siswa. Dari penerimaan tersebut, Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyediakan daya tampung siswa baik tingkat SD Negeri, SMP Negeri, dan SMA/SMK Negeri sebanyak 222.267 siswa.
Taufik mengatakan, jumlah itu terbagi sebanyak 90 persen bagi siswa lulus ujian nasional, 5 persen siswa berasal dari luar Jakarta dan 5 persen bagi siswa berprestasi khusus.
Dirinci oleh Taufik, daya tampung siswa untuk TK Negeri sebesar 330 siswa, SDN sebanyak 122.500 siswa, SMPN sebanyak 54.386 siswa, SMAN sebanyak 29.317 siswa dan SMKN sebanyak 15.714 siswa.
Taufik mengatakan, jadwal PPDB online untuk kelas reguler, sekolah inklusi, sekolah standar nasional (SSN) dan kelas Internasional sudah dimulai 7 Juni 2011. Rinciannya, untuk SD Negeri akan dibuka sejak 7-25 Juni 2011, SMP Negeri dibuka sejak 23 Juni-7 Juli 2011, dan SMA/SMK Negeri 26 Juni-9 Juli 2011.
sumber: sini
Dosen UIN Jakarta Mendapatkan Penghargaan Exellence In Education
JAKARTA, FisMat C++ Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah yang juga menjabat sebagai Kepala Pusat Bahasa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Muhammad Zuhdi, mendapatkan penghargaan Excellence in Education dalam acara Australian Alumni Award 2011.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Duta Besar Australia untuk Indonesia, Greg Moriarty, Sabtu (11/6/2011) malam, di Ballroom Hotel Four Seasons, Jakarta. "Ini suatu kegiatan yang mengakui prestasi luar biasa oleh sekelompok warga Indonesia yang menonjol dalam bidang pilihan mereka. Merupakan pengalaman yang mengesankan bagi kami untuk menyaksikan begitu banyak warga Indonesia yang kembali dari studi mereka di Australia dan memberikan sumbangsih yang signifikan bagi kemajuan Indonesia," kata Greg saat memberikan sambutan.
Dalam kesempatan terpisah, Muhammad Zuhdi mengaku sangat terkejut menerima penghargaan tersebut. Ia berharap, penghargaan yang diterimanya dapat membuat dirinya lebih tertantang untuk memberikan sumbangsih yang lebih signifikan terhadap dunia pendidikan di Indonesia.
"Tentu saya senang, tetapi lebih kepada surprise. Penghargaan ini merupakan tantangan, mudah-mudahan ke depan saya bisa berpikir lebih kreatif dan menawarkan sesuatu yang lebih produktif lagi," ujar pria yang juga berkecimpung di dunia pendidikan anak usia dini (PAUD) dengan memproduksi filmJalan Sesama (Sesame Street versi Indonesia) ini.
Australian Alumni Award adalah sebuah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Australia atas sumbangan signifikan dari warga Indonesia yang telah menuntut ilmu di sekolah, universitas, dan akademi teknik Australia ketika mereka kembali ke Tanah Air. Semua nominasi dalam penghargaan ini sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat melalui www.ozmate.org dan pemenangnya diputuskan oleh panel independen sesama alumni yang akuntabel.
"Rasanya film itulah (Jalan Sesama) yang memberikan nilai lebih kepada saya. Dan, saya kira Pemerintah Australia sangat menghargai potensi lokal sehingga bukan lagi sekadar mendapatkan ilmu lalu ditelan mentah-mentah untuk diterapkan di sini, tapi bagaimana mempertimbangkan muatan lokal untuk disertakan dalam film ini. Mungkin itulah salah satu pertimbangan mereka (tim panelis) memilih saya sebagai penerima penghargaan ini," ujar Zuhdi.
sumber: sini
Edu Games Agar Anak Senang Belajar
JAKARTA, FisMat C++ Orangtua kerap kesulitan menghadapi anak yang malas belajar. Sering kali dibutuhkan cara belajar yang bagi anak serasa bermain. Salah satu metode belajar sambil bermain itu dihadirkan dalam produk Edu-Games. Dengan Edu-Games, anak-anak menjadi senang belajar karena dirancang sesuai dengan kerja otak anak dan menyenangkan.
"Susah banget kalau nyuruh belajar. Maunya main terus. Apalagi, kalau sudah di depan PS (Play Station)," ujar salah seorang pengunjung Jakarta Fair Kemayoran 2011, Mimi, mengenai anaknya, ketika dijumpai Kompas.com, Sabtu (11/6/2011).
Produk yang ditawarkan oleh Edu-Games sebagai software pendidikan anak-anak cukup beragam dan dibagi berdasarkan usia. Ada produk Balita untuk usia 5 tahun ke bawah, Kiki Kelinci untuk 2-7 tahun, Junior untuk 2-6 tahun, Smart untuk 2-8 tahun, Emmo untuk 2-8 tahun, Petualangan untuk 4-10 tahun, Keliling Dunia untuk 5-10 tahun, Belajar Bahasa Inggris untuk 5-12 tahun, dan Billy & Tracy untuk 8-12 tahun.
"Kalau yang ini anak saya pasti suka. Ini kan bentuknya games gitu. Jadi, dia juga pasti semangat dan tidak malas lagi," ungkap Mimi, yang datang ke Jakarta Fair Kemayoran 2011 ini bersama dengan kedua anaknya dan suaminya.
Selama Jakarta Fair Kemayoran ini berlangsung, paket Edu-Games dijual seharga Rp 286.000 dari harga asli Rp 411.000. Namun, Edu-Games ini juga bisa dibeli terpisah per CD dengan harga Rp 58.000.
Edu-Games merupakan software games, tetapi dikombinasikan dengan pelajaran anak, seperti Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Mandarin, dan Geografi. Ingin mencoba?
sumber: sini
Langganan:
Postingan (Atom)
