Rabu, 08 Juni 2011

Biaya Masuk SMA RSBI di Tasikmalaya Capai 5 Juta

REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA - Biaya masuk SMA Negeri 1 favorit berstatus Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, pada penerimaan murid tahun ajaran 2011-2012 mencapai Rp 5 juta. "Kalau biaya masuk sekolah RSBI itu diberi kewenangan pemerintah dalam penerimaan siswa baru berdasarkan kesepakatan orang tua murid," kata Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, SMA Negeri 1 Kota Tasikmalaya, Dadi Bahtiar, kepada wartawan, Selasa (7/6).

Menurutnya biaya masuk di SMA Negeri 1 Kota Tasikmalaya relatif murah dibandingkan sekolah lain berstatus RSBI yang dinilai lebih mahal. Biaya tersebut, dijelaskan Dadi sesuai dengan fasilitas dalam menunjang status RSBI sehingga para siswa lebih meningkatkan kualitas kreativitas dan akademisnya.

Namun biaya masuk sekolah yang dbebani kepada orang tua calon siswa SMA Negeri 1, kata Dadi, tidak semuanya diratakan harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 5 juta, melainkan pariatif dari mulai Rp 4,5 juta hingga Rp 5 juta. "Kami juga tetap konsisten dalam menerima siswa, siswa yang tidak memenuhi kriteria dari nilai, tidak bisa kami terima, meskipun orang tua siswa itu mampu ekonominya," katanya.

Terkait siswa berprestasi yang ingin melanjutkan sekolahnya ke SMA Negeri 1 Tasikmalaya, tetapi terkendala biaya, kata Dadi, pihaknya dapat menerima tanpa ada beban biaya masuk sekolah. Asalkan siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu itu, kata Dadi, memenuhi kriteria rata-rata nilai setiap mata pelajaran saat di SMP bernilai 75.

"Kita sekarang menerima enam orang siswa kurang mampu, dari 324 siswa yang lolos seleksi, siswa tidak mampu kita terima karena memenuhi kriteria dalam penerimaan," katanya.

Siswa berprestasi tapi tidak mampu dalam ekonomi itu, kata Dadi, dibantu biayanya oleh pemerintah dan pihak sekolah hasil dari pengumpulan dana orang tua siswa baru lainnya yang mampu. "Kami dalam menerima siswa baru berharap yang berprestasi, meskipun siswa itu tidak mampu, kita bantu, karena kita ada bantuan Wali Kota dan bantuan lainnya," katanya.

Menanggapi beban biaya masuk SMA favorit di Kota Tasikmalaya mencapai Rp 5 juta, Ketua Forum Peduli Pendidikan Tasikmalaya, Cucu Rasman menilai relatif murah. Menurutnya beban biaya tersebut merupakan langkah dalam menunjang jalanmya kegiatan belajar mengajar yang maksimal dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendidikan.

"Tapi tetap siswa yang tidak mampu dalam ekonomi tapi berprestasi harus dapat melanjutkan sekolahnya yang lebih baik, karena sekolah tidak membedakan siswa yang kaya atau miskin," katanya.
Redaktur: Djibril Muhammad
Sumber: Antara

sumber: sini

Sekolah RSBI Akan Fasilitasi Anak Kurang Mampu

FisMat C++, SEMARANG - Kalangan sekolah berlabel rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) di Kota Semarang, Jawa Tengah, berkomitmen untuk memfasilitasi siswa miskin dalam Penerimaan Peserta Didik (PPD) 2011. Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Semarang, Bambang Nianto, di Semarang, Senin (9/5), mengatakan pihaknya pasti akan memfasilitasi calon peserta didik yang mendaftar, tidak melihat latar belakang ekonominya.

"Meskipun (siswa, red.) miskin, kami tetap fasilitasi. Asalkan, siswa tersebut memiliki kemampuan akademik yang baik dan berhasil lolos dalam tahapan seleksi PPD, tidak ada masalah," katanya.

Ia menjelaskan pada penyelenggaraan PPD Kota Semarang 2011, sekolah RSBI memang diwajibkan menampung siswa miskin minimal 20 persen dari kuota siswa baru yang dimilikinya. "Itu (kewajiban memfasilitasi siswa miskin, red.) sudah diatur dalam peraturan wali kota terkait PPD Kota Semarang 2011. Namun, tidak semata-mata miskin, melainkan tetap memiliki kemampuan akademik baik," katanya.

Meski tidak diatur dalam regulasi PPD Kota Semarang, kata Bambang, pihaknya sudah melakukan langkah itu dalam PPD tahun-tahun sebelumnya dan jumlah siswa miskin di SMA Negeri 1 Semarang tahun lalu sekitar 15 persen. Ditanya kuota siswa baru tahun ini, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kota Semarang itu menyebutkan 436 siswa yang terbagi dalam 13 kelas reguler dan satu kelas akselerasi.

Untuk SMA Negeri 2 Semarang, Bambang yang juga menjabat Pelaksana tugas (Plt) Kepala SMA Negeri 2 Semarang itu menjelaskan kemungkinan jumlah siswa miskin yang mendaftar akan melebihi 20 persen. "Banyak tidaknya peserta didik dari keluarga miskin yang mendaftar dipengaruhi juga masyarakat sekitar sekolah. Untuk SMA Negeri 2 Semarang banyak masyarakat sekitar dari ekonomi menengah ke bawah," katanya.

Jumlah siswa miskin di SMA Negeri 2 Semarang yang diterima dalam PPD tahun lalu juga lebih 20 persen dari kuota keseluruhan 416 siswa yang dibagi 13 kelas reguler, kata dia, dan tahun ini kecenderungannya mungkin sama. "Data calon peserta didik miskin ini sudah ada dalam sistem PPD Kota Semarang, tidak mungkin dimanipulasi. Saat mendaftar dan memasukkan data pendaftar, akan langsung mendeteksi jika dari keluarga miskin," kata Bambang.

Hal senada juga diungkapkan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Semarang, Sutomo yang menyebutkan jumlah siswa miskin di sekolah itu tahun lalu sekitar delapan persen. "Kuota siswa baru 200 siswa yang dibagi dalam tujuh kelas reguler dan satu kelas akselerasi. Kami tidak mempermasalahkan banyak atau sedikitnya calon peserta didik miskin yang mendaftar," kata Sutomo.
Redaktur: Djibril Muhammad
Sumber: Antara

sumber: sini

Kemendiknas Tanggapi Keluhan Masyarakat Tentang Standar RSBI

FisMat C++, JAKARTA - Desakan masyarakat agar Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dievaluasi akhirnya mendapatkan tanggapan nyata dari pemerintah. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemdiknas menyatakan dalam dua bulan akan dilakukan perubahan standar RSBI.

"Sudah tahap final. Dalam satu-dua bulan selesai," ujar Kepala Balitbang, Mansyur Ramly, Jumat (3/6).

Ramly menyatakan perubahan tersebut yang pertama menyangkut substansi, yaitu peraturan perundang-undangan, istilah-istilah konsep, dan sebagainya. "Contoh perubahan istilah di antaranya mengenai apa itu RSBI. Di Peraturan Pemerintah nomor 17 sudah disebutkan merupakan sekolah dengan standar pendidikan negara maju," katanya.

Yang kedua, lanjut dia, adalah mengenai kewajibannya. "Kami akan pertajam imperasinya. Misalnya di dalam aturannya pemerintah menjamin terselenggaranya pendidikan dasar tanpa dipungut biaya. Hal itu mengikat," kata Mansyur.

Ia mengakui jika biaya sekolah semakin lama semakin mahal. Meskipun demikian tidak ada alasan bagi para RSBI untuk menaikkan biaya untuk para siswa. "SD dan SMP yang termasuk golongan RSBI tidak boleh memungut biaya apapun dari siswa. Jika ada tambahan biaya maka hal itu harus dibebankan kepada pemda setempat," ujar Mansyur.

Mansyur menyebutkan bahwa RSBI meliputi beberapa aspek. Pertama rekrutmen siswa harus didasarkan pada kemampuan akademik siswa. "RSBI harus bisa menunjukkan bahwa mutunya dari sisi akademik lebih baik dari yang biasa," katanya.

Yang kedua adalah aspek finansial, dimana RSBI harus seminimal mungkin mengadakan pungutan. "Sekolah harus membuat anggaran belanja dulu. Maksimal mereka hanya bisa memungut maksimal sekitar 20 persen dari persentase belanja sekolah. Namun itu baru konsep," ujar Mansyur.

Ketiga, adalah tata pengelolaan yang transparan. "Seandainya terdapat pungutan maka hal tersebut harus dibuka untuk apa. Pungutan tersebut hanya boleh diperuntukkan untuk proses belajar-mengajar," ujar Mansyur.

Redaktur: Djibril Muhammad
Reporter: Fernan Rahadi

sumber: sini

Mendiknas: Uang Pembinaan Dikucurkan Bulan September

FisMat C++, JAKARTA - Mendiknas, Mohammad Nuh, menyatakan pemerintah akan mengucurkan uang pembinaan untuk sekolah-sekolah dengan tingkat kelulusan rendah pada September nanti. Nuh mengungkapkan, uang yang merupakan bentuk intervensi pemerintah tersebut tidak cuma diprioritaskan pada sekolah-sekolah dengan tingkat kelulusan nol persen.

"Karena kami baru saja melakukan evaluasi terkait hal itu, uang tersebut belum akan keluar Juli ini, namun mungkin baru September nanti," ujar Nuh usai membuka acara pelatihan Biaya Operasional Sekolah (BOS) 2011 di kantor Kemdiknas, Senin (7/6).

Menurut Nuh, sekolah yang mendapatkan prioritas tidak hanya sekolah-sekolah yang tingkat kelulusannya rendah atau sekolah-sekolah yang memiliki tingkat nol persen. Namun juga melihat jumlah penduduk miskin di daerah setempat, pendapatan per kapita mereka, serta besaran APBD yang diterima daerah tersebut.

Mengenai besarannya, kata Nuh, tak berubah yakni sebesar Rp 1 Milyar per kabupaten/kota. Nuh menyebutkan, pada 2010 lalu ada sebanyak 100 kabupaten/kota yang diberikan intervensi kebijakan serupa, karena prestasi Ujian Nasional (UN)-nya tidak bagus atau masuk dalam kategori nilai terendah.

Sebelumnya, dalam pengumuman tingkat kelulusan sekolah sesuai nilai akhir siswa SMP/MTs  2010/2011, Mendiknas memaparkan terdapat sebanyak 12 sekolah yang memiliki tingkat kelulusan nol persen, yakni masing-masing satu sekolah yang terdapat di Tujo Una Una, Tambrauw, Halmahera Timur, Ketapang, Bojonegoro, Sumenep, Kebumen, Kendal, serta tiga sekolah Temanggung.
Redaktur: Djibril Muhammad
Reporter: Fernan Rahadi

sumber: sini
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Cheap Web Hosting