UKP4 Melaporkan Kemendiknas Lambat Serap Anggaran

FisMat C++ Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) melaporkan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) merupakan institusi negara yang paling lamban menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2010.

Dari total anggaran sebesar Rp200 triliun, kementerian ini menyisakan anggaran tidak terserap hingga Rp16 triliun.  "Kami belum mengetahui masalah ini tapi kami kaji mendalam," kata Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto disela Citi Economic Political Outlook 2011, di Ballroom Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Maret 2011.

Menurut Kuntoro, penyerapan anggaran Kemendiknas ini sangat disayangkan karena masih ada lembaga negara nonkementerian yang bisa menyerap anggaran diatas 95 persen. Salah satu institusi negara itu adalah Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mampu menyerap anggaran hingga 98 persen karena mengimpelemntasikan program Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh. "Nyombong dikit boleh dong," kata Kuntoro yang merupakan mantan Ketua BRR.

Kendati masih ada kementerian yang lamban dalam penyerapan anggaran, UKP4 secara umum memuji penyerapan anggaran yang rata-rata sudah diatas 90 persen. "Ini bagus, nanti tinggal kita maksimalkan," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan juga mendorong sepuluh instansi pemerintah untuk menggenjot penyerapan belanja modal dalam APBN tahun 2011. Kemenkeu bahkan sampai harus memanggil 10 Kementerian dan lembaga  yang tahun ini menjadi pengguna anggaran terbesar negara.

Kesepuluh Kementerian yang dianggap masih lamban menyalurkan anggaran selama awal tahun itu antara lain Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertahanan, Kementerian Agama, Kementerian Perumahan Rakyat, dan Kementerian Pertanian

Data Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu menunjukan pagu belanja modal APBN 2011 sebesar  Rp135,8 triliun. Dari alokasi dana tersebut, sebanyak 10 Kementerian dan Lembaga tercatat memiliki pagu belanja modalnya hingga Rp113,5 triliun. Sayangnya, hingga akhir Februari, Kemenkeu mencatat baru sekitar 5 persen dari anggaran ke-10 instansi pemerintah itu yang sudah terserap.

Seperti diketahui, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan penyerapan anggaran selama 2010 diperkirakan mencapai 93,6 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyerapan ini mencapai rekor tertinggi dalam empat tahun terakhir.

Menurut dia, rata-rata penyerapan anggaran dalam empat tahun sebesar 90,4 persen. Penyerapan anggaran tertinggi sebelumnya sebesar 91,6 persen yang terjadi pada 2009, dan bisa terpecahkan tahun ini.

sumber: sini

FITRA: Anggaran Pendidikan Tinggi Rp28 Triliun

FisMat C++ Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) kembali merilis anggaran pendidikan pemerintah. Untuk tahun ini, FITRA menemukan adanya perbedaan yang signifikan alokasi anggaran untuk perguruan tinggi dan pendidikan dasar.

Menurut Kordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, kebijakan anggaran Kementerian Pendidikan Nasional untuk tahun 2011 ternyata lebih mengutamakan pendidikan tinggi daripada pendidikan dasar, menengah atau pendidikan anak usia dini, non formal, dan informal.

Uchok memaparkan, pada tahun anggaran 2011 ini, anggaran kepada satuan kerja Ditjen pendidikan tinggi sebesar Rp28 triliun. Sedangkan, untuk Ditjen pendidikan dasar hanya dialokasikan sebesar Rp12 triliun; Ditjen pendidikan menengah dialokasikan sebesar Rp5 triliun, dan Ditjen pendidikan anak usia dini, non formal, dan informal dialokasikan sebesar Rp2,9 trilun.

"Alokasi anggaran untuk ditjen pendidikan tinggi sebesar Rp28 triliun menodai rasa keadilan bagi pendidikan dasar dan menengah," kata Uchok dalam keterangan persnya yang diterima VIVAnews.com. Senin, 6 Juni 2011.

Dia menambahkan, jumlah perguruan tinggi di indonesia masih sangat sedikit untuk setiap provinsi. Apalagi, menurutnya, jumlah mahasiswa seluruh indonesia hanya sebanyak 4,8 juta orang.  Tetapi, pemerintah melalui APBN 2011 telah mengalokasi anggaran sebesar Rp28 triliun.

"Sedangkan untuk pendidikan dasar dan menengah, dimana jumlah siswa lebih banyak dibandingkan dengan mahasiswa," ujarrnya.

Menurut data FITRA, jumlah siswa SD berjumlah 27.384.329 orang; jumlah siswa SMP sebanyak 8.980.429 orang; jumlah siswa SMA sebanyak 3.857,245 orang. Dan jumlah siswa SMK sebanyak 3.094.051 orang. Kalau dijumlah siswa antara SD, SMP, SMA, dan SMK, maka jumlah seluruhnya siswa sebanyak 43.316.054 siswa.

"Dengan demikian, dari kebijakan anggaran seperti ini, berarti pemerintah telah mentelantarkan pendidikan dasar dan menengah, dan memanjakan perguruan tinggi," tegas Uchok.

Karena itu, FITRA mendesak Komisi X DPR, harus berani untuk memprioritas kebijakan anggaran yang berpihak kepada pendidikan dasar, dan menengah bukan pendidikan tinggi.  "Dan ini artinya, alokasi anggaran untuk perguruan tinggi harus diturunkan, dan alokasi anggaran untuk pendidikan  dasar dan menengah harus dinaikan pada tahun anggaran 2012 ini," harapnya.

Salah Paham

Namun, Kepala Pusat Informasi Kemendiknas, Ibnu Hamad membantah data yang dirilis oleh FITRA. Dia menegaskan, sebenarnya anggaran untuk pendidikan dasar tidak berkurang. Hanya saja, anggaran dari pemerintah pusat langsung dialokasikan ke pemerintah daerah.

"Cara membacanya FITRA salah, dana untuk pendidikan dasar sebenarnya tetap besar. Karena sekarang pengelolaan anggaran tidak hanya di Kemendiknas," jelas Ibnu.

Sedangkan untuk anggaran perguruan tinggi, juga sebenarnya tidak besar. Sebab, dalam anggaran itu juga untuk program-program lain bagi mahasiswa yang tidak mampu. "Seperti ada program Bidik Misi, itu bagi mahasiswa yang kurang mampu, anggarannya sebesar Rp500 per bulan. Nah, program itu sudah berjalan sejak tahun lalu (2010)," terangnya.

Untuk itu, agar masyarakat tidak salah paham, sebenarnya anggaran untuk pendidikan dasar tidak menurun. "Sekali lagi, sebetulnya tidak rendah. Karena anggaran untuk pendidikan dasar langsung diberikan ke pemerintah daerah," tegasnya.

sumber: sini

Indonesia Dianggap Lakukan Lompatan di Anggaran Pendidikan

FisMat C++, NUSA DUA - Forum Menteri Pendidikan Asia Tenggara dan Asia Timur berkumpul bersama di Bala untuk membahas berbagai isu penting bidang pendidikan. Pertemuan yang dihadiri delegasi dari sembilan negara antara lain Cina, Kamboja, Laos, Malaysia, Mongolia, Republik Korea, Thailand, Vietnam dan Indonesia sebegai tuan rumah itu dimaksudkan untuk membahas persoalan pendidikan di kawasan Asia sekaligus mencarikan solusinya.

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh yang ditemui usai membuka Ministerial Forum and Conference on System Assessment and Benchmarking for Education Result (SABER) di Bali International Conference Center, Westin Hotel, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Minggu (5/6), menyatakan bahwa isu pokok di antara negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Timur adalah saling berbagi pengalaman tentang cara melakukan penilaian sistem pembelajaran dan kinerja pendidikan. 

Menurutnya, keputusan Indonesia mengalokasikan sekurang-kurangnya 20 persen dana APBN untuk dunia pendidikan sebagaimana amanat konstitusi merupakan keputusan tepat. "Keputusan untuk melaksanakan anggaran 20 persen untuk pendidikan dan diterjemahkan dalam bentuk BOS (Bantuan Operasional Sekolah)  dinilai sangat-sangat berani dan sangat tepat," katanya.

Lebih lanjut Nuh mengatakan, kebijakan mengalokasikan 20 persen anggaran negara untuk pendidikan telah berhasil meningkatkan angka partisipasi sekolah. Selain itu, katanya, jurang pemisah antara masyarakat kaya dan miskin pun juga semakin sempit. 

"Angka partisipasi kasar (APK) naik drastis. Itu contoh hasil assessment. Bisa diterapakan oleh negara lain dan kita pun juga bisa mengambil (contoh) dari orang lain," katanya.

Sementara Managing Director Bank Dunia Mahmoud Mohieldin mengatakan, Indonesia telah membuat lompatan besar dalam penencapaian pendidikan untuk semua atau education for all (EFA). Secara statistika, kata dia, hal ini bisa dilihat dari hasil penilaian melalui Programme for International Student Assessment (PISA).

Program tersebut merupakan cara untuk mengukur kemampuan siswa pada mata pelajaran Membaca, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). "Pendidikan memiliki peran penting untuk pengembangan berkelanjutan. Tidak hanya ekonomi, tetapi juga sosial. Tantangannya adalah mempromosikan peningkatan kualitas pendidikan untuk semua," kata Mahmoud.

Kegiatan yang diselenggarakan hasil kerjasama Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), Bank Dunia dan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pendidikan, Sains, Kebudayaan, dan Komunikasi (UNESCO) itu dihadiri oleh 150 pakar pendidikan dari berbagai negara di antaranya Australia, Cina, Jepang, Kolombia, Korea, dan Polandia.

Forum tersebut juga membahas kebijakan informasi pendidikan, penilaian, guru, otonomi pendidikan dan akuntabilitas, teknologi informasi dan komunikasi, dan sistem pendidikan tinggi, yang berkembang di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Kegiatan akan dilanjutkan dengan konferensi pada 6-8 Juni 2011 di tempat yang sama. (Cha/jpnn)


sumber: sini

Bank Dunia Memuji Pendidikan di Indonesia

FisMat C++, Nusa Dua: Bank Dunia memuji pendidikan di Indonesia yang dinilai mengalami perkembangan yang cukup signifikan dengan dianggarkannya 20 persen dana pendidikan di APBN dan APBD. "Perkembangan itu semakin unik, jika dilihat dari kemampuan Indonesia dalam soal pembinaan peserta didik yang jumlahnya sangat banyak bahkan keempat terbesar di dunia," kata Managing Director The World Bank Mahmoud Mohieldin di Bali, Ahad (5/6).


Hal tersebut dikatakannya di sela-sela acara "System Assesment and Benchmarking for Education Results (SABER), di Nusa Dua, Bali. Dia mengatakan, jumlah peserta didik di negara kepulauaan itu sebanyak 53 juta orang dengan jumlah staf pengajar 2,7 juta. Jumlah peserta didik itu hampir setara dengan yang ditanggung China, India dan Amerika Serikat.

Selain bisa melakukan pembinaan yang cukup baik terhadap peserta didik, tambah dia, pemerintah Indonesia juga telah menerapkan peningkatan sumber daya manusia dalam hal penyetaraan guru.

"Bentuknya adalah dengan melakukan sertifikasi terhadap staf pendidik di Indonesia, dengan memberikan batas minimal pendidikan yang harus ditempuh seorang guru," ujarnya.

Mahmoud menilai secara umum pendidikan di Indonesia bisa membuat seluruh lapisan merasakan hasil dari sistem yang diterapkan. Tapi masih cukup banyak tantangan yang harus ditangani Indonesia dalam hal pendidikan, karena wilayahnya yang luas dan memiliki banyak pulau.

Sementara Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengatakan, pada acara pertemuan menteri pendidikan dari sembilan negara di kawasan Asia itu akan membahas beberapa isu yang cukup penting terkait "SABER".

"Pembahasan yang paling utama adalah cara penilaian sistem pembelajaran dan kinerjanya apakah sudah sesuai dengan negara tersebut dan lainnya," katanya.

Dia mengatakan, selain itu semua pihak bisa saling bertukar pengalaman tentang sistem pendidikan, sehingga sistem yang dianggap baik tersebut dapat diterapkan. Peserta dalam forum Menteri Pendidikan itu, antara lain berasal dari Indonesia, China, Kamboja, Laos, Korea dan Vietnam.(Ant/ICH)


sumber: sini