Anis Baswedan: Pelajar Indonesia Harus Jadi Global Player

Les Privat UI, Jakarta - Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan mengatakan,  pelajar Indonesia diharapkan dididik menjadi global player sebagai upaya meningkatkan kompetensinya secara mendunia. Hal itu, kata Anies, bisa dilakukan melalui metode pengajaran di sekolah atau universitas.

Tidak hanya pendidikan domestik, tetapi mendidik mereka agar menjadi global player, misal dengan penguasaan bahasa asing, integritas diri, kompetisi diri.

"Tidak hanya (pendidikan, red) domestik, tetapi mendidik mereka agar menjadi global player, misal dengan penguasaan bahasa asing, integritas diri, kompetisi diri," kata Anies, di Kampus Paramadina, Jakarta, Selasa (8/11/2011).

Jika diproyeksikan, papar Anies, saat ini hanya terdapat 13.000 generasi Indonesia yang berkelas dunia. Padahal, menurut sebuah penelitian, idealnya suatu bangsa memiliki 30.000 generasi berkelas dunia.

"Oleh karena itu, selama sepuluh tahun ke depan kita harus kerja keras. Kita siapkan generasi, sebagai manusia baru Indonesia, sehingga bisa memiliki potensi sebagai warga dunia," katanya.

Anies mencontohkan, saat ini ada mata kuliah Antikorupsi di Universitas Paramadina yang wajib diikuti para mahasiswanya. Hal ini diharapkan agar generasi menghindari dirinya dari tindakan korupsi.

Mengenai tingginya angka pengangguran, kata dia, jangan disikapi dengan kekhawatiran yang berlebihan. Jika perekonomian tumbuh, otomatis pengangguran akan berkurang.

"Soal pengangguran jangan takut, begitu ada peluang ekonomi, mereka akan tersedot. Jangan takut dengan surplus tenaga kerja terdidik, yang perlu dikhawatirkan jika terjadi defisit tenaga kerja terdidik," ujar Anies.

Ia menggambarkan, pada masa awal kemerdekaan, Indonesia memulai semuanya dari nol. Oleh karena itu, apa yang terjadi saat ini tak perlu ditakuti. 

"Dahulu saat Indonesia merdeka, 95 persen warganya buta huruf. Jadi kita memulai dari nol besar, maka kita perlu melihat bijak dan tetap mensyukuri atas apa yang kita raih," katanya.

sumber: sini

Diperlukan Evaluasi Terhadap Desentralisasi Pendidikan

Les Privat UI, Jakarta — Penerapan desentralisasi yang telah berjalan sepuluh tahun dinilai perlu dikaji ulang. Khusus pada bidang pendidikan perlu ada evaluasi terkait dampaknya terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Sejak reformasi, desentralisasi diberlakukan hampir di semua bidang, kecuali pada lima hal, yaitu keuangan, agama, hukum, dan pertahanan. Sebelum akhirnya ada penambahan bidang, yaitu sektor pendidikan.

Sudah waktunya ada review menyeluruh tentang penerapan desentralisasi dan dampaknya pada kualitas pelayanan dasar terutama pendidikan

-- Hetifah Sjaifudian

Anggota Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, mengatakan, desentralisasi perlu dikaji ulang mengingat setelah diotonomikan, evaluasi kualitas pelayanan dasar pendidikan tidak mengalami kemajuan yang signifikan.

"Sudah waktunya ada review menyeluruh tentang penerapan desentralisasi dan dampaknya pada kualitas pelayanan dasar, terutama pendidikan," kata Hetifah, Senin (7/11/2011), di Jakarta.

Ia mengungkapkan, review yang dimaksud harus menyangkut kajian kebijakan dan aspek legal desentralisasi. Misalnya, Undang-Undang 32 Tahun 2004 dan PP yang terkait dengan pembagian kewenangan dan urusan juga harus dievaluasi.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menawarkan tiga pilihan pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Namun, ketiga pilihan tersebut masih perlu dikaji dan dibicarakan dengan seluruh stakeholder yang ada.

Tiga pilihan yang ditawarkan oleh Kemdikbud, pertama adalah desentralisasi dilakukan tidak seragam. Artinya, hanya diberikan kepada daerah-daerah yang tingkat kesiapannya dinilai mencukupi.

Kedua, jika saat ini desentralisasi pendidikan sudah diterapkan sampai ke kabupaten/kota, nantinya desentralisasi pendidikan hanya akan diterapkan sampai ke tingkat provinsi. Dan ketiga, desentralisasi parsial. Artinya, dari semua tugas pendidikan, mulai dari menyusun kurikulum, dan sebagainya akan dipetakan mana yang menjadi kewenangan daerah, kewenangan provinsi, dan kewenangan pusat.

Opsi tersebut diberikan untuk mengatasi belum singkronnya antara kebijakan di pemerintah pusat dan daerah.

"Masing-masing opsi yang dikemukakan membutuhkan payung hukum yang menunjang, tidak bisa begitu saja menabrak aturan yang ada. Kecuali aturan tersebut direvisi terlebih dahulu," kata Hetifah.

Namun, ia menyadari, sentralisasi pendidikan belum dapat dilakukan sepenuhnya, melainkan bertahap. "Desentralisasi parsial di dunia pendidikan, saya kira itu yang paling mungkin," ujarnya.

sumber: sini

Sulit Untuk Wujudkan Wajib Belajar 12 Tahun

Les Privat UI - Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) melalui Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Hamid Muhammad mengaku masih ada kesulitan untuk mewujudkan pendidikan wajib belajar 12 tahun.

Ia mengungkapkan, kesulitan utama untuk mewujudkan wajib belajar 12 tahun adalah terbatasnya anggaran yang dialokasikan Kemendiknas kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah.

Berdasarkan penjelasannya, tahun ini Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah hanya mendapatkan porsi anggaran sekitar Rp 5 triliun yang berasal dari APBN. Sedangkan untuk mendukung wajib belajar di Pendidikan Dasar, Kemdiknas tercatat sudah menggelontorkan dana Rp 42 triliun yang dibagi ke dalam Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 18 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 9 triliun dan tambahan dana dari pusat sekitar Rp 15 triliun.

"Itu persoalannya, di Pendidikan Menengah tidak ada subsidi BOS dan sebagainya, karena saat ini semua fokus mensukseskan wajib belajar 9 tahun," kata Hamid di Jakarta, Jumat (5/8/2011).

Hamid menyadari bahwa mutu pendidikan yang berkualitas harus didukung dengan pembiayaan yang mencukupi. Namun, ia mengaku tak ingin keterbatasan anggaran kemudian menjadi beban masyarakat.

Untuk itu ia berjanji akan segera memformulasikan secepat mungkin apa saja yang menjadi keluhan masyarakat. Termasuk mengatur mahalnya biaya pendidikan menengah yang saat ini semakin sulit untuk dikontrol. "Pemerintah harus turun tangan untuk membuat biaya pendidikan menjadi terjangkau, termasuk pemerintah kota dan provinsi," ujarnya.

Ia melanjutkan, saat ini dirinya sedang berupaya untuk meningkatkan anggaran Biaya Operasional Manajemen Mutu (BOMM) agar bisa menjangkau semua anak di pendidikan menengah.

Terlebih karena saat ini ledakan lulusan SMP yang ingin melanjutkan ke jenjang SMA dan SMK begitu besar, maka mau tidak mau pemerintah harus membuka kesempatan pendidikan menengah secara lebar.

"Saat ini BOMM termasuk dalam Rp 5 triliun itu, makanya salah satu yang akan kami dorong itu adalah peningkatan BOMM," terangnya.

Berdasarkan data Kemdiknas, dari 3,7 juta lulusan SMP, yang melanjutkan ke SMA/SMK hanya sekitar 2,2 juta. Sisanya, sebanyak 1,5 juta inilah yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Karena jika tidak diperhatikan secara serius, maka para siswa lulusan SMP ini hanya mempunyai dua pilihan, yaitu menganggur atau bekerja.

"Jika tidak melanjutkan atau tidak mengikuti kursus, yang paling aman kalau mereka bekerja, lulusan SMP itu hanya menjadi TKI atau pekerja kasar. Inilah yang sedang saya bahas dengan Wakil Menteri Pendidikan Nasional," katanya.

sumber: sini

Rasa Khawatir Vena Melinda Terhadap Anjal

Les Privat UI - Menghadapi masalah pendidikan, anak jalanan (anjal) masih menjadi golongan termarjinalkan. Kementerian Pendidikan Nasional diharapkan lebih mempedulikannya.

Hal tersebut diungkapkan Vena Melinda, anggota DPR RI saat melakukan kunjungan reses di Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Tosaren II, Kota Kediri, Jawa Timur, Jum'at (5/8/2011).

Menurut Vena, daya jangkau penanganan anjal oleh Kemendiknas masih belum menghasilkan sesuatu yang menggembirakan, bahkan terkesan adanya semacam faktor keterbatasan.

"Sebagai warga negara, mereka (anjal) ini juga mempunyai hak dalam pendidikan. Sementar dari kementerian (kemdiknas), coverage-nya mungkin belum menjangkau," kata Vena Melinda.

Wanita yang mengaku sangat peduli dalam masalah anjal ini menambahkan, selama ini, di kalangan dewan sendiri sudah ada political will dalam menyejahterakan anak jalanan. Salah satunya dengan cara terus mendorong Kemendiknas lebih proaktif dalam menangani pendidikan informal bagi golongan marjinal.

"Dan syukur, dari rapat kerja terakhir, saat saya masih di Komisi X lalu, dua sekolah untuk anjal, yaitu di Bantargebang dan Pejengkolan sudah dipantau Kemdiknas dan operasionalnya juga sudah dibantu," tutur Vena.

Selain kalangan dewan, lanjut Vena, sebenarnya di Indonesia ini tidak kurang jumlah pejuang pendidikan yang mempunyai idealisme dalam memperjuangkan peningkatan kualitas pendidikan. "Namun demikian, eksekutornya kan tetap di Kemediknas," lanjut artis yang terjun ke dunia politik dengan bergabung di Partai Demokrat ini.

Oleh sebab itu, menurutnya, memang diperlukan sebuah gerakan yang dilakukan semua elemen, baik legislatif, eksekutif, maupun masyarakat untuk bersatu padu dalam mengangkat kesejahteraan kalangan minoritas itu. "Kalau bukan kita sendiri, siapa lagi," pungkas wanita kelahiran Surabaya ini.

sumber: sini

Ketika Pramuka Peduli Akan Isu-Isu Global

Les Privat - Pramuka tidak lagi terbatas pada kegiatan-kegiatan yang memberikan bekal kecakapan hidup bagi generasi muda.

Gerakan pramuka kini juga dipandang potensial, untuk mengajak semua anggota pramuka baik dari kalangan anak-anak muda maupun orang dewasa untuk peduli dan berkontribusi secara nyata dalam berbagai masalah yang dihadapi dunia saat ini dan pada masa mendatang.

Untuk itu, gerakan pramuka di dunia juga berkembang dalam kepedulian terhadap isu-isu global yang menjadi perhatian dunia.

Pramuka juga mesti mengikuti perkembangan dunia saat ini yang mempengaruhi kehidupan setiap orang. Langkah-langkah kecil yang dilakukan anggota Pramuka dan organisasi Pramuka untuk berkontribusi mengubah kehidupan di dunia lebih baik, sejalan dengan insipirasi Bapak Pendiri Pramuka Dunia Robert Baden Powel yang mengatakan "Try to leave this world a little better than you found it" atau cobalah untuk meninggalkan dunia ini sedikit lebih baik dari yang kita temukan.

Dalam pelaksanaan Jambore Pramuka Dunia Ke-22 di Bumi Perkemahan Rinkaby, Kristianstad, Swedia, peserta muda dan dewasa dari 150 negara mendapat sosialisasi mengenai beragam isu-isu global mulai dari perubahan iklim, perdamaian, cara-cara menjalankan hidup yang ramah lingkungan, kerja sama untuk mengatasi masalah kemiskinan, masalah pekerja anak, hingga perlindungan terhadap hak-hak anak. Sosialisasi berbagai isu global tersebut dikemas dalam acara seminar, diskusi, dan permainan.  

Gerakan Pramuka juga terlibat intensif dalam isu perdamaian dunia. Selama pelaksanaan jambore beragam aktivitas dirancang supaya setiap orang mau menjalin persahabatan untuk membangun solidaritas bersama tanpa memandang perbedaan suku bangsa, negara, dan agama.

Gerakan Pramuka telah diakui pengaruhnya bagi perdamaian. Pada tahun 1981, UNESCO menganugerahkan penghargaan Perdamaian pada Gerakan pramuka Dunia. Sebab, Pramuka dipandang berkontribusi penting untuk mendidik anak-anak muda dalam semangat perdamaian, persahabatan, dan persaudaraan.

"Pramuka memberikan petualangan dalam hidup anak-anak muda. Membantu mereka melihat bagaimana seharusnya memandang dunia. Semangat kepramukaan membawa anak-anak muda dunia dapat membuat perubahan dengan mememgang pesan perdamaian. Sebab, Pramuka itu lintas dunia dan budaya, namun tetap memiliki rasa persaudaraan," kata Simon Rhee, Ketua Komite Pramuka Dunia.

Anggota Pramuka muda dan dewasa diajak untuk jadi penyampai pesan perdamaian. Dalam kegiatan Jambore, dukungan tiap anggota Pramuka sebagai duta perdamaian di negara masing-masing disampaikan secara tertulis di stand penyampai pesan perdamaian yang berisi komitmen untuk mulai melakukan langkah-langkah kecil menciptakan perdamaian usai kembali ke negaranya nanti. (Ester Lince Napitupulu, wartawati KOMPAS melaporkan dari Kristianstad, Swedia)

sumber: sini

Rekor MURI Untuk Maba ITB

Les Privat -- BANDUNG - Pelatihan The 7 Habits for New College Students yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Bandung (ITB) bekerja sama dengan Yayasan Dunamis berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) untuk kategori "Pelatihan Mahasiswa Baru Secara Pararel dengan Fasilitator Terbanyak, 135 Fasilitator di 67 Kelas." MURI mencatatkan rekor tersebut, Kamis (4/8/2011), di ITB.

Pelatihan The 7 Habits for New College Students diberikan kepada 3199 mahasiswa baru ITB dengan tujuan membekali para mahasiswa baru ini untuk memahami nilai ITB sebagai almamater dan mengembangkan potensi dalam pembentukan karakter. Kepala lembaga tahap persiapan bersama ITB, Ahmad Nuruddin mengatakan, sudah sejak beberapa tahun lalu ITB menggelar pelatihan-pelatihan semacam ini kepada para mahasiswa baru.

Namun sejak tahun lalu semua menjadi berbeda karena pelatihan diberikan secara institusi dan tidak lagi dilakukan terpisah-pisah di setiap jurusan atau program studi. Untuk materinya, Ahmad menjelaskan, tema pelatihan yang diberikan kepada mahasiswa baru selalu disesuaikan. Tahun lalu, sambungnya, mahasiswa baru ITB diberikan pelatihan dengan tema integrasi, prestasi dan komitmen (IPK). Sedangkan untuk tahun ini, pelatihan diadakan 2 kali. Pada Juni lalu pelatihan khusus untuk mahasiswa baru dari jalur undangan dengan tema materi motivasi.

"Tetapi yang paling besar adalah pelatihan 7 Habits ini, karena melibatkan semua mahasiswa baru dengan puluhan fasilitator," kata Ahmad dalam acara pemecahan rekor tersebut.

Ia mengungkapkan, yang terpenting adalah pelatihan ini sudah dilaksanakan dengan lancar, dirinya berharap pelatihan ini akan menjadi tonggak untuk pelatihan-pelatihan kepada mahasiswa baru di waktu yang akan datang.

"Yang lebih penting hasil pelatihan ini dapat membawa dampak berkelanjutan, dan membentukmindset mahasiswa ITB untuk menunjukkan jati dirinya sebagai putra dan putri terbaik. Mudah-mudahan dampak pelatihan ini akan terus tumbuh, dan tumbuh untuk semua generasi," ujarnya.

sumber: sini

BI Berikan Beasiswa Sebesar 9,22M

Les Privat FisMat-C, JAKARTA - Bank Indonesia pada tahun ini memberikan dana beasiswa sebesar Rp9,22 miliar kepada 2.960 mahasiswa strata 1 dari 63 perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Pemberian beasiswa secara simbolis diberikan Deputi Gubernur Bank Indonesia Muliaman D Hadad kepada empat perguruan tinggi di Jabodetabek yaitu Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Universitas Negeri Jakarta, dan Universitas Islam Negeri Hidayatullah di Jakarta, Rabu.

Direktur SDM BI, Gatot Sugiono mengatakan program ini diberikan kepada mahasiswa program strata 1 yang kurang mampu, namun memiliki prestasi akademik yang baik guna menyelesaikan tugas akhir akademi atau studinya dan bersifat sosial serta tanpa ikatan dinas. "Jumlah penerima beasiswa meningkat teris dari tahun 2000 untuk 60 PT menjadi 63 PT mulai 2008," katanya.

Muliaman mengatakan sejak tahun 1980 sudah memberikan beasiswa dengan jumlah yang cukup besar dan akan diusahakan terus diperbesar setiap tahunnya.

Menurutnya, kondisi pendidikan di Indonesia selama ini tidak berubah banyak meski APBN sudah menyediakan anggaran sebesar 20 persen dari pengeluaran, sehingga perlu bantuan dari pihak lain untuk membantu mahasiswa yang kurang mampu. "BI akan sekuat mungkin mencari cara efektif untuk membantu lewat beasiswa, jadi ini harus dimaksimalkan karena kesempatan ini luar biasa," katanya.

Menurutnya, seperti halnya program financial inclusion, maka sektor pendidikan juga perlu peningkatan yang lebih inklusif yaitu memberikan akses yang besar ke semua masyarakat seperti halnya pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. "Perlu desain sektor pendidikan yang lebih inklusif, sehingga perkembangan menjadi lebih berkualitas," katanya.

Wakil Rektor IPB Yonny Koesmaryono mengatakan sangat mengharapkan pemberian beasiswa tidak hanya sekadar uang tapi juga pelatihan-pelatihan sehingga dapat membantu kemampuan mahasiswa. "IPB, sebesar apapun itu adalah berkah dan pasti bermanfaat," katanya.

sumber: sini

Siswa SD Muhammadiyah I Krian Sidoarjo Juarai Kompetisi Matematika Internasional

Les Privat FisMat-C, SIDOARJO - Pavita Ardhani Sugiharto, siswa Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah I Krian, Sidoarjo, berhasil menjuarai lomba matematika tingkat internasional yang bartajuk "International Mathematic Contest" (IMC) 2011 yang digelar di Global Indian School di Singapura.

"Tidak ada persiapan khusus dalam perlombaan itu, hanya saja saya rutin dan tekun untuk mengikuti bimbingan belajar selama dalam masa karantina di Bogor," katanya kepada pers di Sidoarjo, Rabu.

Ia mengemukakan, dalam perlombaan tersebut, dirinya membawa pulang medali perunggu dan berhasil menyisihkan ratusan peserta dari berbagai negara di dunia. "Sekali lagi, tidak ada persiapan khusus hanya selama empat hari persiapan, saya memang mencoba untuk mendalami ilmu matematika yang telah diperoleh di sekolah dan juga lebih rutin mengerjakan soal untuk persiapannya di IMC 2011," katanya.

Siswa yang menyukai ilmu aljabar ini menjelaskan, dirinya berhasil menyabet medali perunggu saat bersaing bersama ratusan peserta dari berbagai negara.

Meski demikian, anak pasangan Sugiharto dan Rini Puspitasari ini mengaku belum sepenuhnya dapat mengerjakan 18 soal yang diberikan. Dari jumlah soal yang diberikan tersebut, Pavita mengaku kesulitan mengerjakan dua soal uraian yang diberikan.
"Saya kesulitan mengerjakan soal uraian. Karena diperintahkan harus menjelaskan secara detail," katanya.

Sedangkan, untuk sisa soal yakni delapan isian singkat serta delapan pilihan ganda mampu dia selesaikan dengan cepat.
Ia menceritakan, waktu 90 menit yang diberikan pun mampu dia gunakan semaksimal mungkin untuk menyelesaikan soal tersebut.
"Saya hanya kesulitan mengerjakan soal uraian saja, sedangkan isian singkat dan pilihan ganda bisa saya kerjakan," kata siswa yang mempunyai hobi membaca itu.

Dia mengungkapkan, saat lomba dirinya memang memfokuskan untuk mengerjakan isian singkat dan soal pilihan ganda. Pasalnya, dua model soal tersebut mempunyai bobot nilai yang cukup tinggi dibandingkan dengan soal uraian yang diberikan.

"Terlebih lagi, materi soal dalam dua model soal tersebut menjadi kegemarannya. Di antaranya, materi bilangan, kombinasi angka serta beberapa rumus kecepatan," katanya.

Kesuksesan Pavita memperoleh medali di Singapura memang tidak terlepas dari kecintaannya pada mata pelajaran hitung-menghitung ini.

Saat menginjak SD pun dia selalu aktif mengerjakan soal matematika baik itu soal dari guru matematika dan soal yang dia cari dalam jaringan(internet). "Minimal sehari mengerjakan dua soal matematika. Jika soal itu sulit, solusinya jangan mudah menyerah dan terus berusaha," katanya.

Sementara itu, Humas SD Muhammadiyah I Krian, Hamim Efendi mengaku bangga dengan prestasi anak didiknya yang mampu meraih prestasi di tingkat internasional itu. "Kami berharap, prestasi Pavita dapat diikuti siswa lain. Dan kami juga mempunyai komunitas 'sains' untuk menampung siswa-siswa yang gemar pada mata pelajaran tersebut. Diharapkan prestasi dari even nasional dan internasional terus lahir dari bakat dan prestasi siswa," katanya.

sumber: sini

Surat Ombudsman ke Disdik DKI

JAKARTA, Les Privat FisMat-C - Surat soal saran Ombudsman RI untuk Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI untuk pelaksanaan keputusan KIP terkait Dana BOS sudah dikirimkan, Rabu (3/8/2011) kemarin.

"Dengan demikian, Disdik DKI sudah bisa segera menindaklanjutinya. Janji Kepala Disdik DKI pada Juni lalu, kalau surat dari kami sudah diterima, paling lambat sepekan setelahnya semua kepala sekolah wajib membuka detil informasi penggunaan dana BOS kepada publik," kata anggota Ombudsman RI Budi Santoso, Kamis (4/8/2011).

Surat tersebut merupakan langkah lanjutan Ombudsman setelah sebelumnya mengundang Kepala Disdik DKI Taufik Hidayat untuk berdiskusi tentang banyaknya laporan penyelewengan dana BOS di sekolah-sekolah di Jakarta. Taufik akhirnya setuju membuka detil informasi dana BOS jika Ombudsman memberikan semacam surat petunjuk teknis berdasarkan keputusan KIP bulan lalu.

Dengan demikian, ICW dan sejumlah pihak yang melaporkan dugaan penyelewengan dana BOS di lima SMP di Jakarta kepada Polda Metro Jaya, berhak mendapatkan informasi selengkapnya penggunaan dana BOS dari kepala sekolah bersangkutan. Polisi pun lebih leluasa dalam melakukan penyidikan.

sumber: sini

LUCU!! Belum Kuliah Langsung Wisuda

AMBON, Les Privat FisMat-C - Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, Salim Kairoty mengatakan, kasus penerimaan mahasiswa baru langsung wisuda dan tanpa melalui proses perkuliahan merupakan sebuah tindakan pelacuran terhadap dunia pendidikan.

"Kalau ada orang yang sama sekali tidak sekolah dan tidak kuliah lalu diberikan ijazah atau diwisuda tidaklah dibenarkan, sebab ini merupakan tindakan pelacuran terhadap dunia pendidikan," katanya di Ambon, Jumat (29/7/2011).

Disdikpora juga mengimbau oknum yang sengaja melakukan proses pembodohan intelek di masyarakat untuk memperkaya diri harus dihentikan, karena dalam dunia pendidikan formal atau informal seperti kelompok bermain, TK, SD hingga perguruan tinggi tetap melalui proses belajar mengajar.

Sehingga diharapkan agar tindakan yang merendahkan etika-etika pendidikan tanpa melalui jalur-jalur yang mestinya dihentikan karena membuat pembodohan intelek terhadap masyarakat.

Kasus seperti ini bisa terlihat dari oknum pengelola Universitas Graha Ga Utama Jombang,Jawa Timur cabang Kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru,Maluku yang diduga kuat telah melakukan penipuan terhadap puluhan calon mahasiswa, sesuai laporan ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Kepulauan Aru, Djukut Jonatan.

Oknum tersebut mematok Rp15 juta per calon mahasiswa dengan janji langsung diwisuda sarjana lengkap di Jombang tanpa melalui proses perkuliahan.

Menurut Salim, hal seperti ini sudah dilarang dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

Dalam pasal 67 UU tersebut menyatakan, perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan atau vokasi tanpa hak diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Untuk perguruan tinggi yang sudah ditutup tapi masih tetap beroperasi saja dipidana, jadi kasus di Aru itu tidak boleh terjadi.

"Kami belum mendapatkan laporan resmi kasus di Dobo dan mengetahuinya dari pemberitaan media, namun bila ada pengaduan resmi dari masyarakat tentunya kami juga akan menyikapi itu kalau benar-benar terjadi," ujarnya.

Pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan setempat perlu melakukan pengawasan dan pemantauan secara ketat dan informasikan agar tidak ada keresahan di masyarakat.

sumber: sini